KabarMakassar.com — Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Pertanian yang menyeret eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Selain itu, ACV Sulawesi juga membongkar adanya dugaan pemerasan yang diduga melibatkan oknum petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Kami mendukung upaya KPK dalam mengusut dugaan korupsi pada kementrian pertanian RI. Kami harap penyidik mengusut semua pihak yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut,"ujar Wakil Ketua ACC Sulawesi Angga Reksa kepada kabarmakassar.com, Senin (9/10).
Kata Angga Reksa, kasus yang menyeret SYL (Syahrul Yasin Limpo) dan petinggi Kementan tentu menjadi tantangan buat KPK ke depan dalam menguatkan supremasi hukum di negeri ini.
"Sekali lagi semua yang terlibat harus diseret secara hukum. Tidak ada tenang pilih dalam hukum,"tegasnya.
SYL Temui Jokowi di Istana
Sementara itu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Minggu malam (8/10).
Salah satu yang disampaikan ke Presiden Jokowi adalah terkait proses hukum yang menjerat politikus Partai NasDem itu. SYL menyampaikan kepada Jokowi bahwa akan kooperatif dalam menghadapi kasus dugaan korupsi di KPK.
"Tentang proses hukum yang sedang berjalan ini. Saya sampaikan bahwa saya akan menghadapi hal tersebut secara kooperatif dan dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku," kata SYL dalam keterangannya Minggu malam.
Dalam pernyataannya itu, SYL tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dibicarakan dengan Jokowi soal kasus hukumnya.
Ia hanya menegaskan akan menghormati proses hukum yang berlaku. Syahrul Yasin Limpo juga mengungkit haknya untuk membela diri di depan hukum.
"Hukum memberikan hak pada kita yang dituduh melakukan sesuatu untuk membuat pembelaan yang sebaik-baiknya. Hal tersebut akan saya lakukan yang tentu saja dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku," ujar SYL.
Pada pertemuan malam ini, SYL menyampaikan terima kasih sekaligus pamit kepada Jokowi karena tidak bisa membantu sampai akhir masa jabatannya.
"Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pak Presiden yang menunjuk saya sebagai menteri pertanian sejak 23 Oktober 2019 lalu. Saya anggap itu kepercayaan dan tugas yang harus saya jalankan sebaik-baiknya untuk mengurus pertanian di republik ini agar lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia," kata SYL.
SYL menyampaikan laporan kinerja selama menjadi menteri pertanian sejak 2019-2023. Ia menyebut ada 71 penghargaan dan apresiasi Kementerian Pertanian dari 2019-2022.
"Segala penghargaan yang saya terima selama jadi menteri sesungguhnya adalah penghargaan untuk Bapak Presiden," ucapnya.
Ia mengatakan keberhasilannya selama menjadi menteri merupakan prestasi Jokowi. SYL mengaku hanya melanjutkan visi dan misi Jokowi.
"Demikian juga dengan kinerja sebagai menteri, jika itu berhasil, maka itu adalah prestasi Bapak Presiden. Saya hanya melanjutkan visi dan misi Bapak Presiden agar pertanian RI lebih maju dan masyarakat mendapatkan manfaat," kata SYL.
"Sedangkan jika ada kesalahan selama menjadi menteri, hal itu adalah tanggung-jawab saya yang menjalankan jabatan ini," kata SYL menambahkan.
Kronologi Kasus Korupsi SYL hingga Dugaan Pemerasan
KPK menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka heboh selama satu pekan belakangan ini.
Dimana hal itu berawal dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas Syahrul, kasus ini kemudian menyedot perhatian bahkan sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Syahrul ditengarai terlibat 3 kasus korupsi sekaligus berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
Jumlah uang yang disita oleh KPK dalam kasus ini mencapai Rp 30 miliar. Belakangan juga mencuat isu pemerasan yang terjadi kepada Syahrul.
Pimpinan KPK dilaporkan atas dugaan kasus itu ke Polda Metro Jaya. Polda saat ini mengakui tengah menyelidiki dugaan pemerasan tersebut.
Kasus ini berujung pada pengunduran diri Syahrul dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Pada hari Minggu kemarin, Syahrul berpamitan dengan dengan Presiden Jokowi.
Kabar mengenai penetapan tersangka terhadap SYL bermula dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinasnya pada 28 September 2023.
Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang senilai Rp 30 miliar dalam bentuk Rupiah dan mata uang asing. Selain itu, KPK juga menyita bukti transaksi keuangan dan pembelian barang berharga.
Belakangan KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Syahrul di Kota Makassar dan menyita sebuah mobil Audi A6.
Hingga saat ini, KPK belum resmi mengumumkan menetapkan Syahrul menjadi tersangka.
Dalam konferensi pers, KPK menyatakan bahwa dugaaan korupsi di Kementerian Pertanian berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
Sempat 'Hilang' di Eropa
Ketika rumahnya digeledah, Syahrul Yasin Limpo tengah melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Eropa, yaitu Italia dan Spanyol. Syahrul seharusnya sudah kembali ke Tanah Air pada Minggu, 1 Oktober 2023.
Namun, keberadaan Syahrul sempat menjadi misteri. Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan dirinya tidak mengetahui keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pasca perjalanan dinas ke Almeria, Spanyol dan Roma, Italia.
"Sampai hari ini kita terus mencari," ujar Harvick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10). Syahrul akhirnya baru kembali ke Indonesia pada Rabu (4/10). Dia diketahui melakukan perjalanan udara dari Singapura ke Indonesia.
Mundur Sehari setelah pulang, Syahrul langsung menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Jokowi.
"Saya sore ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensesneg Pak Praktikno untuk menyampaikan usul dan pengunduran diri saya sebagai menteri," kata SYL di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kamis (5/10).
"Alasan saya adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap hadapi secara serius," ujarnya.
Dugaan Pemerasan
Penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian diwarnai dengan adanya dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo.
Seseorang telah melaporkan dugaan tersebut ke Polda Metro Jaya 12 Agustus 2023 lalu. Untuk menyelidiki laporan itu, penyidik Polda Metro Jaya telah memintai keterangan sejumlah orang, termasuk Syahrul Yasin Limpo yang sudah diperiksa sebanyak 3 kali.
Terkait laporan polisi tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri sempat membantah dirinya menerima uang terkait penyelidikan kasus di Kementerian Pertanian.
Dia juga membantah pernah bertemu dengan Syahrul. Belakangan, Firli akhirnya mengakui adanya pertemuan itu setelah viral foto dirinya bertemu Syahrul di lapangan bulutangkis.
Mantan Kepala Polda Sumatera Selatan itu mengakui pernah bertemu dengan Syahrul di sebuah lapangan bulutangkis pada Maret 2022. Dia membantah terjadi pemerasan ataupun pelanggaran kode etik dalam pertemuan itu. Dia justru menuding adanya upaya koruptor menyerang balik.
"Kejadian tersebut pun, bukan atas inisiasi atau undangan saya," kata dia.
Temui Jokowi di Istana
Sementara itu, mantan Gubernur Sulsel dua periode itu Syahrul Yasin Limpo akhirnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Minggu malam (8/10/).
SYL pamit ke Jokowi mundur sebagai Menteri Pertanian. Dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno tersebut, SYL meminta maaf kepada Jokowi karena tidak bisa menjadi Mentan hingga akhir masa jabatan.
"Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pak Presiden yang menunjuk saya sebagai Menteri Pertanian," ungkap SYL dalam keterangannya.
"Namun demikian, saya juga mohon maaf dan pamit pada Bapak Presiden karena tidak bisa menyelesaikan tugas atau tidak bisa lagi membantu Bapak Presiden sampai akhir masa jabatan," kata Syahrul.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Menteri Pertanian (Mentan) nonaktif Syahrul Yasin Limpo untuk tidak bepergian ke luar negeri. Selain Yasin Limpo, KPK juga mencegah delapan pihak lainnya ke luar negeri.
Tiga di antaranya merupakan angota keluarga dari politikus Partai NasDem itu yakni Ayun Sri Harahap (Dokter/istri SYL), Indira Chunda Thita (Anggota DPR RI, anak SYL), A Tenri Bilang Radisyah Melati (Pelajar/Mahasiswa/ cucu SYL).
Serta pejabat Kementan di antaranya Kasdi Subagyono (Sekjen Kementan RI), Muhammad Hatta (Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI), Zulkifli (Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan RI), Tommy Nugraha (Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI) dan Sukim Supandi (Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementan RI).
"Dengan telah bergulirnya penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan RI, maka sebagai bentuk back up & support dalam memperlancar proses penyidikan tersebut, saat ini KPK telah ajukan sembilan orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/10).
"Mereka adalah para tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara tersebut," sambungnya.
Juru bicara KPK bidang penindakan ini menjelaskan, pengajuan pencegahan ke luar negeri itu ditujukan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk enam bulan pertama, pada Oktober 2023 sampai dengan April 2024. Menurut Ali, pencegahan itu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.
