Perusda
Bank SUlsel Bar

30.000 Difabel di Sulsel Butuh Pendidikan Politik

on 16/2/18 Oleh Hendra N. Arthur
30.000 Difabel di Sulsel Butuh Pendidikan Politik
[Foto: Ilustrasi]

KabarMakassar.com --- Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) meminta pada seluruh kandidat kepala daerah untuk memasukkan isu disabilitas dalam visi misi mereka.

Direktur Eksekutif Perdik, Abdul Rahman "Gus Dur" menilai saat ini belum satupun kandidat kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur yang concern terhadap masalah disabilitas.

Padahal menurutnya jumlah penyandang disabilitas mencapai 10% dari total penduduk yang ada. Sehingga sudah sewajarnya jika para kandidat turut memperhatikan isu disabilitas.

Jumlah tersebut mengacu pada data WHO, yakni jumlah difabel mencapai 10% dari penduduk dunia.

Sedangkan data di Indonesia sendiri, khususnya Sulsel, data jumlah difabel belum valid. Hal itu dapat dilihat dari perbedaan data antarinstansi. 

Rahman menyebut, data Dinkes 15%, kalau dinsos 5% dari total penduduk. Sedangka Dinas Pendidikan menyebut 10%.

"Ini sudah masuk tahapan kampanye untuk meyakinkan wajib pilih di Sulsel yang jumlahnya 6 juta. Dalam 6 juta itu ada kelompok difabel," ujarnya.

Dia menyatakan, berdasarkan data KPU Sulsel, jumlah difabel pada pilcaleg 2014, jumlah difabel di Sulsel mencapai 30 ribu orang. Namun yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 18 ribu orang.

"Saya harap pada kandidat bukan cuma menyampaikan visi dan misi secara umum, tapi harus spesifik untuk kelompok rentan atau perempuan dan difabel," lanjutnya.

Terlebih saat ini Pemprov Sulsel telah memiliki Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Hak Disabilitas. Bahkan sudah ada Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang hal yang sama.

"Kalau para kandidat bisa memoles isu ini, akan membangkitkan gelora teman-teman difabel untuk salurkan hak suaranya," paparnya.

Gus Dur berpendapat, pendidikan politik juga perlu diberikan pada difabel. Alasannya karena selama ini difabel cenderung tidak menyalurkan hak suara karena minimnya pengetahuan dan pendidikan politik.