Perusda
Bank SUlsel Bar

Aktifis Mahasiswa: Makassar Darurat Kriminalisasi Akademik

on 8/2/18 Oleh Muhammad Fajar Nur
Aktifis Mahasiswa: Makassar Darurat Kriminalisasi Akademik
Peserta aksi kamisan makassar ke sepuluh bertempat di Monumen Mandala, Jalan Sudirman, Makassar pada Kamis (08/02/2018). [Foto: KabarMakassar.com]

KabarMakassar.com --- Pendidikan Tinggi atau yang dikenal dengan universitas seharusnya merupakan tempat untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dan dapat berkontribusi lebih baik untuk masyarakat, namun apa jadinya jika universitas sendirilah yang membatasi ruang gerak manusia untuk mengembangkan potensinya, terutama dalam membahas kebebasan berekspresi.

Beberapa kasus kekerasan akademik yang terjadi seperti kasus skorsing yang dinilai cacat administrasi yang diterima kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP UNHAS) akibat mengkritik pihak kampus dengan melakukan penempelan beberapa poster di kampus.

Begitu pula dengan ketiga mahasiswa asal Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar yang mendapatkan Drop Out (DO) yakni Bakrisal Rospa, Hendry Foord Jebss dan Dzulhilal akibat mempertanyakan jabatan rektor yang melewati dua periode.

Begitu pula dengan pembungkaman kebebasan berekspresi Dr. Irwanti Said yang mengkritik sekaligus mempertanyakan nasib radio syiar milik Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dikarenakan tuduhan pencemaran nama baik.

Kekerasan ini disusul dengan kasus Universitas Negeri Makassar (UNM) memecat atau men-drop out 2.434 mahasiswa dari total 32.000 mahasiswanya per Januari 2018 dibawah surat Keputusan Rektor UNM Prof Husain Syam nomor 260/UN36/KM/2018 yang ditetapkan di Makassar pada 25 Januari 2018.

Masih banyak lagi kasus kekerasan akademik yang terjadi di Kota Makassar, hal inilah yang memancing Aksi Kamisan Makassar untuk membukakan ruang demokrasi untuk para korban dalam menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan di Kota Makassar yang mulai menggambarkan tindakan represif.

"Ini penggambaran bagaimana kampus seharusnya yang menjadi ruang dialektik dan merawat budaya-budaya keilmuan seperti itu. Ini kami sayangkan kenapa peraturan-peraturan seperti ini," ungkap Fiqri.

Amel juga menambahkan pemberian tajuk kasus rasa pabrik muncul dari hasil kajian mereka yang melihat bahwa usaha-usaha untuk menutup aspirasi di kampus terjadi.

"Kampus seharusnya tidak menjadi anti kritik, sebagai ruang akademik seharusnya berdialektika atau bagaimana mengklarifikasi tuduhan dan aspirasi. Jangan sampai ketika kita mentolerir atau tidak mengadvokasikan lebih lanjut kedepannya anak cucu atau teman-teman kita akan berada dalam sistem pendidikan seperti ini," tambah Amel.

Aksi Kamisan Makassar yang telah berlangsung sepuluh kali ini menuntuk beberapa sikap, yaitu:

  1. Stop pembungkaman dan kriminalisasi mahasiswa dan dosen yang kritis di kampus-kampus.
  2. Mendesak Rektor Unhas mencabut skorsing 2 semester yang dialami Rezki ameliyah dan Mohammad Nur Fiqri.
  3. Mendesak Rektor UIM mencabut SK DO terhadap Bakrisal Rospa dan Henry Foord Jebss serta rekannya dan melaksanakan putusan Majelis Hakm Negara (PTTUN) Makassar yang memenangkan gugatan tiga mahasiswa UIM yang di-DO.
  4. Hentikan proses penyidikan yang dialami Dr. Irwanti Said.
  5. Meminta semua pihak, terlebih para biroktrat kampus, dapat menghargai kebebasan berekspresi dan berpendapat civitas-nya.

Fiqri menambahkan agar perjuangan dalam membangun pendidikan yang lebih baik dan demokratis tidak kendor walau skorsing maupun tuntutan lainnya dikabulkan agar tetap terkawalnya sistem pendidikan yang mulai membudayakan kekerasan akademik. (*)