Perusda
Bank SUlsel Bar

KISP Sulsel Awasi Kampanye Hitam di Pilkada Serentak

on 11/1/18 Oleh Marwah Ismail
KISP Sulsel Awasi Kampanye Hitam di Pilkada Serentak
(Sumber foto: Int)

Kabarmakassar.com, Makassar-- Pesta demokrasi lima tahunan sekali baik pemilihin Bupati, Walikota maupun Gubernur Sulsel berlangsung tahun 2018 ini. Berbagai cara akan dilakukan para kandidat untuk mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat, baik dengan menggunakan pamplet, baliho, umbul-umbul maupun media sosial atau medsos.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KISP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Hasdullah saat ditemui di kantornya, Kamis, 11 Januari 2018 mengatakan, pilkada serentak lima tahun sekali ini tentu diharapkan berjalan aman, jujur, adil dan berkualitas dengan kompetisi yang sehat.

"Pesta demokrasi yang berjalan aman, damai, jujur dan adil tentu harapan bersama dengan kompetisi yang sehat dengan menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan Kesejahteraan masyarakat Sulsel, "ungkap Andi Hasdullah. "Penggunaan media sosial sebagai media kampanye pasti akan dilakukan para kandidat karena harganya yang murah, mudah dan cepat, sehingga pengawasan yang ketat harus dilakukan, baik itu dari Bawaslu, Kepolisian, Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas KISP Sulsel," lanjutnya.

Penggunaan medsos yang baik harus dilakukan, dimana para kandidat dapat menggunakan sebagai wadah menyampaikan visi dan misi, ide dan gagasan, sehingga masyarakat dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan.

Andi Hasdullah juga mengaku, monitoring dan pengawasan akan terus dilakukan untuk mengatasipasi terjadinya kampanye hitam di media sosial, termasuk adanya penindakan sesuai aturan yang berlaku.

"Pengawasan dan monitoring bersama instansi dan lembaga terkait, terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya kampanye hitam, termasuk terus mengajak seluruh masyarakat khusus para kandidat kepala daerah dan pendukungnya untuk tetap berhati-hati dan bijak dalam menggunakan medsos, karena aturannya sangat jelas dan apabila melanggar bisa dituntut hukuman penjara termasuk diblokir akun medsosnya,"tegasnya.