Koalisi Makassar Desak DPR Tunda Pengesahan RKUHP

Koalisi Makassar Desak DPR Tunda Pengesahan RKUHP
Konferensi Pers LBH Makassar di MaxOne Hotel

KabarMakassar.com -- Koalisi Makassar Tunda RKUHP yang terdiri dari sejumlah lembaga masyarakat sipil dan Aliansi Nasional RKUHP menuntut DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Umum Hukum PIdana (RKUHP) Pasalnya masih terdapat beberapa pasal yang memerlukan pembahasan lebih mendalam.

“Masih banyak pasal pasal yang kami nilai itu memiliki unsur kriminalisasi dan diskriminasi yang sangat kuat terutama untuk masyarakat kita di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan yang punya tatanan budaya tinggi” ungkap Andi Iskandar. Selasa (10/9).

Setidaknya ada enam pasal yang menurut Koalisi Makassar Tunda RKUHP yang masih ada kejanggalan dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender yaitu; pertama terkait pasal krimilnalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan suami istri, menurut Koordinator program pelatihan BAKTI pasal ini masih sagat multi tafsir. 

“Pasal yang menganut tentang perzinahan yang kaitannya dengan pelanggaran etika, moral, kesopanan, menurut kami bahwa ini akan sangat multitafsir karena etika moral kesopanan itu sangat berbeda-beda dalam setiap sudut pandang setiap orang sehingga dasar apa yang akan menentukan  bahwa ini melanggar etika, kesopanan dan moral” ucap Lusy Palulungan

Tak hanya itu ia juga mengngkapkan alsan lain perlunya peninjauan ulang terkait pasal ini dikarenakan dalam suatu adat tertentu meski tidak terdaftar dalam catatan Negara seorang pria bisa tinggal dengan seorang wanita jika telah diakui secara adat dan agama.

“Kita ketahui  Indonesia ini terdiri dari berbagai macam budaya, jika ini diatur secara khusu akan ada perbedaan-perbedaan praktek-praktek budaya di dalam masyarakat misalnya dibeberapa tempat di NTT hidup bersama itu dimungkinkan secara adat kalau diakui dan sudah ada proses adat yang sudah dilakukan di lingkungan masyarakat tersebut nah sementara kalau preraturan ini ada maka dia akan menghukum masyarakat yang melakukan praktek-praktek budaya karena dianggap bertentangan dengan hukum yang ada” tambahnya.

Kedua, pasal kriminalisasi kepada orang yang bekerja di jalan dan anak terlantar.  Di dalam RKUHP menuliskan bahwa setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (satu juta rupiah). Menurut Koalisi ini penggelandangan yang dimaksudkan dalam pasal ini masih bermakna sangat luas dan kurang tepat jika gelandangan diberikan denda sebesar 1 juta rupiah.

“Unsur penggelandangan tidak dijelaskan secara spesifik.  Secara logika sulit untuk diterima seorang gelandangan di jalan diwajibkan untuk membayar denda 1 juta rupiah. Padahal adanya penggelandangan adalah bentuk kegagalan negara memenuhi kesejahteraan warga negaranya” tertuang dalam realis Kalisi Makassar Tunda RKUHP.

Ketiga, yaitu pasal kriminalisasi edukasi dan promosi alat pencegah kehamilan atau kontrasespsi, pasal ini dianggap mempersempit ruang bagi oranisasi masyarakat yang bergerak dalam melakukan edukasi terkait kesehatan seksual dan reprodeksi. 

“Pasal  di dalam RKUHP ini kami tolak karena kami anggap bahwa akan mempersempit ruang gerak organisasi masyarakat sipil  khususnya mereka yang bekerja dalam program  mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi di pasal tentang kontrasepsi. Menurut kami pasal-pasal terkait kontrasepsi ini  juga berpotensi  besar kepada keahmilan remaja dan kehamilan yang tidak direncanakan juga berpotensi pada aborsi-aborsi yang tidak aman dan termasuk perkawinan anak” jelas Sartika Nasmar.

Ia juga menambahkan bahwa pada pasal ini definisi “anak” tidak jelas pada rentan usia berapa. Padahal seharusnya anak usia remaja sudah perlu mendapatkan sex education.

“Dipasal ini itu tidak jelas anak yang dimaksud itu. Apakah menurut definisi undang-undang atau dalam rentang usia yang bagaimana. Karena kalau melihat rentang usia menurut kemenkes usia remaja itu 10-19 tanhun nah kalau  melihat uu perlindungan anak bahwa kategori anak-anak adalah  0-8 tahun itu juga bertentangan pada PP no 61 tahun 2014 pasal 26  dimana setiap perempuan itu berhak menjalankan kehidupan seksual secara sehat dan aman tanpa paksaan dan diskriminasi tanpa rasa takut  malu dan rasa bersalah dan usia  remaja itu berhak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja” tambah perwakilan dari perkumpulan Samsara ini.

Empat, pasal kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukan pengguguran kandungan. Menurut Sartika Nasmar dalam pasal inipun tidak dikemukakan secara spesifik siapa objeknya dan pasal ini berpotensi mengriminalisasi wanita.  Pasalnya dalam RKUHP ini mengucapkan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya dan meminta orang lain mematikan kandungan tersebut akan terkena pidana penjara paling lama 4 tahun. 

“Menurut kami pasal-pasal yang bicara soal aborsi ini memiliki potensi yang mengkriminalisasi perempuan, karena sebenrnya dalam hukum terkait aborsi juga telah diatur dalam PP no 61 tahun 2014 pasal 31 dan 32  yang menyatakan bahwa tindakan aborsi itu dapat dilakukan berdasarkan dua hal yaitu factor medis dan korban perkosaan nah sementara di RKUHP ini hal tersebut tidak disebutkan sehingga potensi bahwa  teman-teman korban pemerkosaan dan perempuan yang melakukan aborsi itu berpotensi dikriminalisasi” ungkapnya.

Lima, pasal yang berpotensi meningkatnya perda dan sikap deskriminatif dalam pasal hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).  Menurut direktur LBH APIK RKUHP ini akan menghadirkan perda-perda yang bukannya melindungi masyarakatnya dalam hal ini perempuan namun justru akan mencederai masyarakat itu sendiri.

“Frasa hukum yang berlaku di masyarakat sangat multitafsir. Jika frasa ini tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak didiskusikan matang-matang, maka pasal ini berpotensi digunakan oleh oknum-oknum daerah untuk melanggengkan korupsi dan aib-aib politiknya. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan pernah ada perda-perda diskriminatif yang tidak diketahui statusnya.

Bahkan ada salah satu perdes di Desa Padang yang mengatur tentang pelaksanaan cambuk di 2006. Pertimbangan pembuat kebijakannya membuat perdes itu adalah sebagai judicial alternative, atau penerapan hukum yang diyakini hidup dalam masyarakat. Pembatasan HAM dalam pasal hukum yang hidup dalam masyarakat tidak menjamin dalam pelaksanaannya menjaga masyarakat dari pelanggaran HAM” jelas Rosmiati Sain.

Enam, Pidana Retributif untuk pengguna narkotika tidak efektif. Atas dasar inilah Koalisi Makssar Tunda RKUHP mendesak agar DPR tidak teburu-buru dalam mengesahkan RKUHP ini. Masih dibutuhkan peninjauan ulang dan pembahasan mendalam sebelum pengesahan RUKHP ini agar tidak ada masyarakat yang nantinya terdiskriminasi.

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Prisatno