Kejati Sulselbar Lamban Tangani Kasus, Mahasiswa Kembali Demo

Kejati Sulselbar Lamban Tangani Kasus, Mahasiswa Kembali Demo
Puluhan mahasiswa dari Kabupaten Mamasa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sulbar untuk kedua kalinya mendatangi Kejati Sulselbar.

KabarMakassar.com -- Puluhan mahasiswa dari Kabupaten Mamasa yang tergabung dalam "Gerakan Mahasiswa Sulbar" untuk yang kedua kalinya kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar) menuntut penuntasan kasus satu juta bibit kopi di Kab. Mamasa, dan kasus APBD Sulbar. 

Dalam aksinya mahasiswa ini saling bergantian menyampaikan orasinya. Dikutip dari salah satu massa aksi mengatakan “Bapak jaksa jangan hanya asik minum kopi, tapi selesaikan juga kasus korupsi satu juta bibit kopi di kampung saya."

Richie Ricardo selaku jenderal lapangan kepada wartawan KabarMakassar.com menyampaikan bahwa ia dan kawan-kawanya yang tergabung dalam aliansi ini akan terus mendesak Kejati agar mempercepat proses penuntasan kasus satu juta bibit kopi ini dan memperjelas keberadaan kasus APBD Sulbar.

"Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas. Kami juga berharap agar pihak Kejati merilis tersangka baru dalam kasus ini karena tidak mungkin korupsi di lakukan sendiri. Kami tidak akan diam," kata Ricardo di depan pengadilan Kejati Sulselbar. Rabu (31/7). 

Merespon sikap para demonstran tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin mengatakan jika pihaknya tengah menunggu laporan kerugian negara. 

"Kita masih menunggu laporan kerugian negara dari BPKP terkait kasus korupsi satu juta bibit kopi ini," pungkasnya. Namun dalam waktu dua minggu kedepan Salahuddin lanjut menyampaikan akan melakukan pemanggilan kepada dua tersangka yang telah ditetapkan. dimana salah satunya adalah oknum PNS dan satunya dari pihak Swasta. 

Sementara Arif, Ketua Tim Penyidik dari kasus satu juta bibit kopi ini, yang juga turut hadir menemui para pendemo menyampaikan hal yang sama dimana masih menunggu laporan kerugian negara. 

“Untuk sementara kami masih menunggu laporan kerugian negara dari BPKP Sulbar. Untuk penahan tersangka kami akan melakukan tapi kami tidak mau terburu-buru hingga BPKP mengeluarkan hasil audit kerugian negara," ungkapnya.

Adapun awal mula kasus ini dimulai dari kegiatan pengadaan satu juta bibit kopi di Kab. Mamasa, Sulbar pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh PT. Surpin Raya dimana diduga mengadakan bibit yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam dokumen lelang.

Dalam dokumen lelang disebutkan pengadaan bibit kopi menggunakan anggaran senilai Rp 9 miliar dan juga disebutkan bahwa bibit kopi unggul harus berasal dari uji laboratorium dengan spesifikasi Somatic Embrio (SE).

Namun dari 1 juta bibit kopi yang didatangkan dari Jember tersebut, terdapat sekitar 500 ribu bibit kopi yang diduga dari hasil stek batang pucuk kopi yang dikemas di dalam plastik dan dikumpulkan di daerah Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulbar. 

Adapun biaya produksi dari bibit labolatorium diketahui berkisar Rp 4.000 sedangkan biaya produksi yang bukan dari laboratorium atau hasil stek tersebut hanya Rp 1.000. Sehingga terjadi selisih harga yang lumayan besar. 

Dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Pidsus Kejati Sulsel, pihak rekanan dalam hal ini PT. Surpin Raya diduga mengambil bibit dari pusat penelitian kopi dan kakao (PUSLITKOKA) Jember sebagai penjamin suplai dan bibit. Diduga bibit dari Puslitkoka tersebut merupakan hasil dari stek.

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Prisatno