Sejauh Mana Perkembangan Registrasi SIM Prabayar Indonesia?

Sejauh Mana Perkembangan Registrasi SIM Prabayar Indonesia?

KabarMakassar.com --- Hari ini Komisi I DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan tiga pimpinan operator seluler di Indonesia, yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata guna membahas perkembangan registrasi kartu SIM prabayar terkhusus mengenai keamanan data kependudukan yang digunakan dalam melakukan registrasi kartu SIM prabayar.

Dilansir dari Liputan6.com, agenda rapat kerja ini juga membahas pertanyaan yang diajukan oleh salah satu anggota DPR Komisi I terkait keamanan data pasca melakukan registrasi kartu SIM prabayar yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia sebelum menggunakan kartu SIM.

"Di masyarakat ada debat tentang keamanan data pribadi saat registrasi, siapa yang bisa menjamin data itu aman? Bagaimana antisipasi supaya tidak ada penyalahgunaan. Siapa yang harus tanggung jawab, negara harus menjamin, tapi bagaimana bentuk jaminan negara?" tutur Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin, 19 Maret 2018.

Andreas bersama Anggota Komisi I DPR lainnya sepakat, pertanyaan tentang keamanan data registrasi kartu SIM prabayar ini muncul karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi pengimbang bagi Undang-Undang Keterbukaan Publik.

"Kita belum punya UU Perlindungan Data Pribadi yang menjadi pengimbang dari UU Keterbukaan Publik. Perlu ada perlindungan data pribadi bagi siapa saja yang menyerahkan data pribadinya kepada operator, negara wajib memberikan perlindungan data pribadi," ucap Andreas.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Roy Suryo juga menyoroti tentang kesenjangan data antara jumlah kartu SIM prabayar yang teregistrasi versi operator seluler dan versi Ditjen Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Menkominfo Rudiantara, terdapat perbedaan data nomor prabayar yang diregistrasi dengan milik Ditjen Dukcapil.

Diinfokan total kartu SIM prabayar yang telah diregistrasikan versi operator sebanyak 304,8 juta. Sementara total registrasi kartu SIM prabayar versi Dukcapil sebesar 350,7 juta.

Sekadar diketahui, dalam rapat kerja ini, turut hadir pula Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Niken Widiastuti, dan komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna.

Sementara dari operator seluler yang hadir, yaitu Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah; Direktur Utama Indosat Ooredoo, Joy Wahyudi; Direktur Independen XL Axiata, Yessie D. Yosetya. Hadir dari Komisi I DPR RI antara lain adalah Arief Suditomo, Roy Suryo, Hanafi Rais, Andreas Hugo Pareira, hingga Meutya Hafid sebagai pimpinan sidang.

Penulis :

Editor :