Maraknya Penyadapan dan Ancaman Data, Diskominfo Kota Makassar Bekali Diri

Maraknya Penyadapan dan Ancaman Data, Diskominfo Kota Makassar Bekali Diri
Kepala Bidang Sandi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, Ridwan

KabarMakassar.com -- Kepala Bidang Sandi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Makassar, Ridwan mengatakan pihaknya terus membekali diri khususnya dari bidang persandian tentang bagaimana memanfaatkan jaringan komunikasi sandi, dalam hal pengiriman berita melalui email.

"Selama ini kan setiap ada surat-surat dari SKPD (antar SKPD) menggunakan jasa kurir atau menggunakan email yang umum. Sementara email tersebut kita tidak bisa jamin keamanannya," kata Ridwan saat ditemui di hotel Golden Tulip, Rabu (17/7). 

Ridwan menjelaskan jika lembaga sandi telah membuat akun tersebut, dan itu sudah diterapkan selama ini untuk pengiriman email (data) antara pemerintah pusat ke daerah Kabupaten/Kota atau ke lembaga sandi itu sendiri. 

Maraknya penyadapan dan acaman-ancaman data yang melatar belakangi pembuatan akun tersebut untuk meminimalisir dan menganggap sama sekali tidak ada ancaman tersebut. 

"Artinya kalau penyadapan kan ada akses yang ilegal. kalau interupsi itu bisa saja misalnya email atau informasi yang kita kirim di tengah jalan bisa juga pabrikasi semacam hoax. Itu bisa saja email yang kita kirim itu sebenarnya tidak ada tapi mereka bisa manfaatkan akun yang kita gunakan untuk mengirim informasi ke pihak lain," terangnya. 

Kedepan kata Ridwan akan diterapkan disetiap SKPD di Kota Makassar dengan membagikan akun email ke setiap SKPD. Namun di setiap SKPD akan akan menunjuk siapa adminnya. 

Sementara untuk admin sendiri disebutkan akan dikembalikan ke masing-masing SKPD untuk menunjuk siapa yang mereka percayakan. 

"Jadi nanti dari tiap SKPD itu memberikan stafnya yang ditunjuk sebagai admin dari akun email tersebut," terangnya.

Hal ini dilakukan untuk lebih mempermudah dalam pengirimn data ke tiap SKPD-SKPD, pasalnya kata Ridwan selama ini masih memberlakukan sistem manual. 

"Jadi bilamana nanti ada surat atau email yang mau dikirim, itu kita tidak perlu lagi mengirim melalui orang per orang. Jadi misalnya diterima surat dari departemen lain, nah surat tersebut akan dikirim ke SKPD tapi kan biasanya melalui disposisi Sekda, nah kita kirim dulu ke sekretariat melalui tata usaha umum nanti dari situ mengarahkan kepemimpinan, dari pimpinan otomatis ada disposisi. Nah disposisi itu akan dikirim ke SKPD lain melalui email yang sudah mereka pegang jadi tidak perlu lagi ada pengantaran kurir (manual). Kita anggap ini lebih cepat dan lebih aman," sambung Ridwan. 

Untuk penggunaan Aplikasi ini disebut telah lama di terapkan namun masih hanya sebatas pemerintah kota dengan pemerintah pusat.

"Sudah lama kita gunakan tetapi waktu digunakan itu hanya sebatas antara pusat ke pemerintah kota melalui sekretariat atau bidang sandi. sekarang diperluas ke SKPD masing-masing. Kalau dulu kan yang terima dari sandi, nanti dari sandi yang arahkan ke sekretariat untuk diposisi pimpinan. Di situ yang kita anggap tidak amannya. Begitu berita sudah dikirim ke sekretariat, dari sekretariat mengarahkan ke SKPD, itu yang kita anggap ada ancamannya," tutup Ridwan.

Penulis : Syarief Kate

Editor : Prisatno