Gema Persada Sulsel Desak PJ Walikota Evaluasi Dewan Pengawas dan Direksi PDAM

Gema Persada Sulsel Desak PJ Walikota Evaluasi Dewan Pengawas dan Direksi PDAM
Wagub Sulsel Andi Sulaiman dan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb.

KabarMakassar.com -- Status tersangka yang disandang salah seorang anggota dewan pengawas PDAM Kota Makassar, berinisial RM mendapat respon dan tanggapan dari Lembaga Pemantau Perusahaan Daerah Sulsel.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Perusahaan Daerah (Gema Persada) Sulsel, Thareq Dwi Ch Umam menegaskan, pihaknya mendesak Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran dewan pengawas PDAM Makassar, termasuk anggota dewan pengawas yang tidak kapabel lagi.

"PJ Walikota harus segera lakukan evaluasi dan merombak jajaran direksi dewan pengawas, khsususnya segera mengganti pengawas yang menyandang predikat tersangka karena kasus tindak pidana korupsi," tegas Thareq.

Menurut Thareq, meskipun RM tsk bukan pada kasus di PDAM, namun secara etika dan moral seharusnya yg bersangkutan harus mundur dari jabatannya selaku anggota dewan pengawas PDAM, apalagi Ketua Dewan Pengawas memiliki ikatan keluarga dengan RM yang sudah barang tentu memiliki conflict of interest.

Selain itu, salah seorang jajaran direksi PDAM seharusnya yang bersangkutan tidak bisa lagi menjabat selalu direksi karena usianya telah lewat 60 tahun pada saat dilantik menjadi jajaran direksi, dan hal tersebut diatur baik dalam Permendagri maupun PP No.54 Tahun 2017 tentang BUMD.

"Jajaran direksi dan badan pengawas PDAM saat ini banyak melanggar ketentuan perundang undangan dan harus segera dilakukan evaluasi dan penggantian dewan direksi dan badan pengawas PDAM. Walikota harus segera melakukan penyegaran dan penyehatan jajaran personil dari PDAM kota Makassar," tegas Thareq.

Lebih jauh dijelaskan, untuk menciptakan sebuah good Corporate Governance, harus dimulai dari para jajaran direksi dan badan pengawas yang profesional dan 'sehat' serta tidak tersangkut masalah hukum, apalagi kasus tindak pidana korupsi.

Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari Walikota."Jika sebuah perusahaan daerah 'dihuni' oleh orang orang bermasalah, baik dari segi persyaratan administrasi apalagi masalah hukum, maka harus segera dievaluasi, karena akan menciptakan sebuah preseden buruk dan menjadikan perusahaan daerah tersebut menjadi tidak sehat. Jika sebuah perusahaan daerah tidak sehat, maka harus dievaluasi segera personilnya," tegas Thareq
 

Penulis : Redaksi

Editor : Prisatno