Kanwil Kemenkum HAM Dampingi Pemkab dan DPRD dalam Pembentukan Perda

Kanwil Kemenkum HAM Dampingi Pemkab dan DPRD dalam Pembentukan Perda
Kanwil Kemenkum HAM Dampingi Pemkab dan DPRD dalam Pembentukan Perda

KabarMakassar.com -- Rangkaian rapat paripurna DPRD Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Bulukumba melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah dan Harmonisasi Peraturan Daerah.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkum HAM, Priyadi, penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah terobosan baru dan untuk pertama kalinya dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan. 

"Ini adalah peristiwa penting dan strategis, sekaligus untuk pertama kalinya di wilayah Sulawesi Selatan nota kesepahaman seperti ini bisa dilakukan dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia," ungkapnya saat memberikan sambutan di ruang Rapat Paripurna DPRD Bulukumba, Jumat (14/6).

Ia percaya bahwa dengan komitmen antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh jajaran yang berada di daerah ini, pihaknya merasa bangga dan terhormat bisa melakukan kerjasama tersebut. 

"Ini (nota kesepahaman) merupakan salah indikator kinerja dari Kanwil Kemenkum HAM yang akan dievaluasi pada bulan Juli nantinya," kata Priyadi yang baru menjabat tiga bulan sebagai Kakanwil Kemenkum HAM Sulawesi Selatan.

Saat ini, pihaknya tambah Priyadi
memiliki 22 tenaga perancang hukum. Meski terbilang masih minim tapi pihaknya tetap optimis bisa melakukan sinkronisasi, harmonisasi, fasilitasi terkait perancangan perundang undangan di Sulawesi Selatan.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut Kanwil Kemenkum akan membantu Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bulukumba. 

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta kesusilaan.

 Adapun ruang lingkupnya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. 

Wakil Bupati yang menghadiri rapat paripurna menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum HAM atas kerjasama tersebut, sebagai upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di bidang perundang undangan. 

"Semoga kerjasama ini dapat memberikan konstribusi positif pada penguatan kapasitas ASN dan anggota DPRD dalam penyusunan peraturan perundangan," pinta Tomy.

Penulis : Fitriani Lestari

Editor : Fritz Wongkar