Perusda
Bank SUlsel Bar

Mahasiswa UIM Anggap Anggaran PTUN Tidak Jelas

on 2/3/18 Oleh Muhammad Fajar Nur
Mahasiswa UIM Anggap Anggaran PTUN Tidak Jelas
Henry dan Ical gelar Bazar untuk memenuhi dana yang kurang dalam memenuhi biaya eksekusi putusan.(Ist)

KabarMakassar.com -- Perjuangan dua mahasiswa Universitas Islam Makassar dalam merebut kembali status mahasiswa kembali mendapatkan kejanggalan ditengah perjalanan.

Ketika mengetahui bahwa perjuangan mereka telah menang di Pengadilan Mahkamah Agung (MA), status mahasiswa Henry Foord Jebss dan Bakrisal Rospa yang dicabut oleh Rektor Universitas Islam (UIM), Dr Hj Andi Majdah M Zain MSi akibat mempertanyakan masa jabatan rektor kembali menemukan kejanggalan.

Kejanggalan yang mereka temukan adalah ditengah perjuangan mengumpulkan dana sebesar Rp 1.500.000 untuk mengurus biaya administrasi berkas eksekusi putusan yang diminta oleh pihak rektorat UIM, ternyata PTUN hanya meminta dana Rp 300.000 untuk mengeluarkan berkas eksekusi agar dapat menyelesaikan prosedur hukum guna kembali menjadi mahasiswa UIM.

"Tadi saya sudah bicara dengan pihak PTUN, ternyata mereka menjelaskan kalau dana yang diminta itu hanya Rp 300.000," ungkap Henry Foord Jebss, salah satu mahasiswa yang di Drop Out (DO) oleh Rektor UIM sejak tanggal 17 Februari 2016.

 Pria yang kerap disapa Henry tersebut bersama Bakrisal Rospa sebelumnya telah mengadakan pencarian dana berupa bazar pada tanggal 20 Februari 2018 di salah satu cafe di Jalan Perintis Kemerdekaan untuk mendapatkan dana guna membayar berkas di pengadilan.

"Kasus ini sudah dua tahun lamanya namun belum ada kejelasan, kemarin saya sudah bertanya dengan pihak Pengadilan terkait biaya tersebut karena kemarin saya sudah bertanya soal rincian anggaran pos apa betul sebesar satu juta lebih," ungkap Henry saat dihubungi melalui selularnya.

.Setelah bertanya dengan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar, Henry malah mendapat respon berbeda saat pertama kali mengurus berkas eksekusi putusan.

"Awalnya ketua Panitera PTUN mengatakan pengurusan berkasnya bisa sampai puluhan juta, namun kami hanya dikenakan Rp 1.500.000, tetapi tadi ketika saya bertanya denga pihak PTUN terkait rincian anggaran pos katanya hanya perlu Rp 350.000, ini kasus sudah dua tahun," jelas Henry.

Hingga berita ini dimuat, belum ada klarifikasi langsung yang diterima redaksi KabarMakassar.com terkait alasan adanya perbedaan anggaran yang diberikan kepada korban kekerasan akademik UIM yang telah memenangkan kasusnya di Mahkamah Agung beberapa waktu lalu.

Henry Foord Jebss bersama temannya menerima SK DO yang dikeluarkan oleh Rektor UIM sejak tanggal 17 Februari 2016, sehari setelah rapat komdis akibat mempertanyakan keabsahan ijazah mahasiswa UIM jika dikeluarkan oleh Rektor yang menduduki masa jabatan lebih dari 2 periode yang tertuang pada aturan SE-Dikti 2075/D/T/1998.