Nalar Kritis Mahasiswa Dibungkam, Demokrasi Terancam Mati

Demokrasi Indonesia

Nalar Kritis Mahasiswa Dibungkam, Demokrasi Terancam Mati

KabarMakassar.com --- Teruntuk mahasiswa seluruh Indonesia yang diamputasi hak-haknya oleh segelintir pengusa yang didesain dalam bentuk peraturan yang sifatnya sepihak, kemungkinan itu dijadikan sebagai alat intimidasi terhadap mahasiswa agar suaranya tidak lagi terdengar nyaring dihadapan birokrasi.

Suara nyaring mahsiswa yang terus mencuat untuk mengungkap pendapat-pendapat kritis agar pemenuhan hak-haknya tersalurkan. Namun kini suara itu perlahan meredup seiring dengan kerasnya konsep aturan yang ditawarkan oleh birokrasi. Apa yang menjadi tata tertib didunia kampus seharusnya dimusyawarahkan dengan civitas akademik atau melibatkan mahasiswa minimal ketua atau pengurus badan eksekutif mahasiswa (BEM), agar kebijakan yang dikeluarkan lebih transparansi.

Kebebasan berekspresi terhadap mahasiwa merupakan salah satu sistem demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita hidup dijaman era reformasi, dimana pembukaman serta kepemimpinan yang sifatnya otoriter telah diruntuhkan. Mulai sejak tahun 1959-1966 pada masa orde lama yang dikenal dengan periode demokrasi terpimpin, dengan berbagai penyimpangan penafsiran terhadap konstitusi dan nilai-nilai pancasila sehinga tidak lagi dijalankan dan telah diarahkan sebagai ideologi otoriter.

Kemudian pada tahun 1966-1989, berakhirnya masa orde lama muncullah orde baru dengan adanya supersemar (surat perintah sebelas maret) dengan langkah awal pembubaran PKI dan seluruh organisasi yang berada dinaungannya. Dimana periode ini dituntut untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada awalnya berjalan sesuai dengan rencana akan tetapi beberapa tahun kemudian sedikit demi sedikit jiwa demokrasi terkikis. Pada intinya pada orde ini mengarah menjadi ideologi yang menguntungkan satu golongan. Loyalitas terhadap pemerintah demi kepentingan sehingga demorasi dikekang.

Tiba pada era reformasi 1998 sampai sekarang, dengan tujuan memperbaiki apa yang pernah terjadi dimasa orde lama dan orde baru. Runtuhya orde lama dan orde baru ditandai setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran dari masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa dan pemuda. Dengan harapan hak-hak demokrasi rakyat dapat dikembangkan, dampakya rakyat bebas menyuarakan aspirasinya, bebas mendirikan partai politik,LSM, demostrasi dan lain-lain.

Itulah wujud era reformasi. Namun ironisnya jika para elit politik mencoba untuk merubah dan mengendalikan pemerintahan dengan mendesain aturan meskipun berbenturan dengan kehidupan sosial. Konstitusi dan pancasila dinilai inkonsisten keberlakuannya dalam masyarakat karena ada yang mencoba mengatas namakan  kesejahteraan masyarakat dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

Bukan hanya masyarakat umum yang mendapat dampaknya, pun mahasiswa demikian. Kekuatan kritis mahasiswa tidak lagi tegas, jika kita bandingkan siswa sekolah dasar (SD) dengan mahasiswa, siswa SD ditakuti oleh gurunya karena banyaknya isu yang berkembang tentang kasus kekerasan terhadap anak. Lalu kebalikannya mahasiswa enggan kritisi birokrasi kampus atau bahkan kritisi dosen saat perkuliahan berlangsung karna takut skorsing dan drop out (DO). Itu membuktikan bahwa nalar kritis mahasiswa benar-benar dibungkam

Jadi wajar saja ketika mahasiswa sekarang hanya mengejar nilai IPK tidak lagi memprioritaskan kualitas ilmu dari dosen. Karena kebebasan berekspresi mahasiswa kini telah dibungkam, sedikit berekspresi dengan kreativitasnya sudah disinisi, bukannya didukung malah dikekang sehingga mahasiswa terkungkung dalam ruang gerak yang serba terbatas. Setimpalkah antara hak dan kewajiban mahasiswa? Ketika harga SKS mata kuliah tidak sebanding dengan apa yang didapatkan di dunia kampus.

Pola seperti ini bisa membunuh karekter dan mematikan daya kritis yang merupakan prinsip dasar mahasiswa. Ciri sebagai mahasiswa adalah rasional, analitis, kritis,universal dan sistematis tidak lagi melekat pada dirinya. Kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan mengembangkan minat dan bakat serta kreativitasnya telah mati suri. Padahal semua itu bisa dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Mahasiswa didepan birokrasi atau pemerintah mati kutu, penyaluran aspirasinya menciut dimedia sosial. Itukah mental mahasiswa sekarang? Lalu bagaimana dengan diskriminasi yang terus terjadi bahkan dimasyarakat banyak isu-isu ketidak adilan yang terus meresahkan. Apakah mahasiswa tetap diam? Belum lagi isu skorsing dan DO yang banyak dialami oleh mahasiswa dibeberapa kampus.

Kasus dua mahasiswa Universitas hasnuddin Amel dan Fiqri sempat terancam mendapat skorsing dua semester tanpa pemeriksaan adminisrtratif terlebih dahulu hanya gara-gara menempelkan selembaran opini tentang “kampus rasa pabrik”.

Beda dengan kasus tiga mahasiswa Universitas Islam Makassar (UIM) yang sudah dua tahun lamanya menunggu kepastian status kemahasiswaannya, mendapat DO karena mengkriti dan pertanyakan masa jabatan rektor yang sudah tiga periode menjabat. Sampai mengjukan ke pengadiln tata usaha Negara (PTUN) lalu dimenangkan oleh mahasiswa. Kemudian rektor mengajukan bandig di pengadilan tinggi tata usaha Negara (PTTUN) kembali dimenangkan oleh mahasiswa. Sampai tahap kasasi, mahkamah agung (MA) tetap menguatkan putusan sebelumnya.

Artinya mahasiswa sehrusnya dikembalikan haknya untuk melanjutkan semester yang tertunda, ini hanya segelintir kasus mahasiswa yang mengalami pembukaman hak demokrasinya. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang lebih memperihatinkan.

Orang tua menjrit dengan kesusahan mencari uang SPP demi anaknya untuk kuliah, lalu mahasiswa tidur pulas di kamar kontrakannya ketika terjadi diskriminasi oleh birokrasi. Tidak peduli dengan pembungkaman, hanya berfikir untuk memperoleh ijazah. Sifat apatis yang menggerogoti sehingga mental kritis kini sudah mengarah pada pemikiran pragmatis. Jiwa mahasiswa sekarang sedang tidak sakit, ia waras tapi sudah mati. (*)

Penulis :

Editor :