Perusda
Bank SUlsel Bar

Perekrutan Tenaga Honorer jadi CPNS Dipercepat di 2019 

1 week, 4 days ago Oleh Bahar
Perekrutan Tenaga Honorer jadi CPNS Dipercepat di 2019 
Ilustrasi CPNS

KabarMakassar.com - Pemerintah mempercepat perekrutan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), paling lambat 2019. Hal itu, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diterapkan paling cepat tahun depan. 

Dalam beleid itu, pemerintah membuka peluang seleksi dan pengangkatan untuk profesional, termasuk tenaga honorer, yang telah melampaui batas usia pelamar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status PPPK.

“Tahun ini sudah mau habis, aturan itu paling cepat bisa diterapkan pada tahun depan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, dalam sebuah diskusi di Novotel Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).

Dia menegaskan, kebijakan mengenai PPPK itu tidak akan membebani APBN karena mayoritas tenaga honorer bekerja di daerah. Selama ini pegawai daerah digaji melalui anggaran yang ada di dalam APBD.

“Pegawai daerah kan ditanggung oleh APBD, jadi APBN tidak terbebani. Sedangkan jumlah tenaga honorer di pusat itu kan tidak banyak,” bebernya.

Namun demikian, Askolani memastikan bahwa keuangan daerah juga tak akan terbebani dengan adanya kebijakan ini. Sebab sebagian besar tenaga honorer selama ini juga telah dibayar pemerintah daerah.

“Sebagian kan sudah dibayar, nanti ketika tenaga honorer diangkat menjadi PPPK hanya take home pay-nya yang naik. Gapnya tidak terlalu besar, daerah hanya menambah sedikit. Lagipula dari pusat juga ada DAU (Dana Alokasi Umum) yang bisa dipakai,” tegas Askolani.

Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibandingkan CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Kebijakan PPPK sendiri diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut. 

Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.