Perusda
Bank SUlsel Bar

Koordinator JaDi Sulsel Pertanyakan Status 333.536 Pemilih

on 13/11/18 Oleh Bahar
Koordinator JaDi Sulsel Pertanyakan Status 333.536 Pemilih
Jaringan Demokrasi Indonesia

KabarMakassar.com -Jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Hasil (DPTHP) II akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Sulsel. Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulsel, Mardiana Rusli, pun pertanyakan status 333.536 Pemilih.

Mardiana mengatakan, seumlah pemilih potensial belum seluruhnya dirampungkan. Di Sulsel ada sekitar 894.067 dari 31 juta versi  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum masuk dalam DPT. 

Mardiana mengatakan, sebelumnya KPU Sudah melakukan berbagai upaya pencermatan dan verifikasi faktual dan tersisa 333.536 berasarkan data pekan lalu yang akan diperbaiki menjelang penetapan DPTHP II. Masih banyak pemilih potensial yang masih proses verifikasi. 

Menurutnya, potensi pemilih ini harus benar-benar di faktual.vDaftar pemilih Sulsel belum bisa dinyatakan bersih, kalau data yang tersisa 333.536  pemilih potensial versi  Kemendagri tidak masuk dalam DPT sudah terverifikasi baik secara adminitrasi, ataupun dilakukan pencocokan dan penelitian lapangan.  Kemendagri mengklaim data 31 juta  di Sulsel 894.067 adalah data terbaru yang dimutahirkan si tahun 2018. 

“Jumlah 333.536 pemilih, jumlah cukup besar. Tentu public akan menunggu status warga ini , apakah layak masuk atau tidak ke dalam DPTHP II,” katanya.

Lebih lanjut, “Kami ingatkan agar KPU tidak gegabah dalam menetapkan” kata Ana Rusli, usai kegiatan Uji Publik Seberapa Bersih Daftar pemilih 2019,”kata dia. 

Dalam kegiatan yang digelar JaDI Sulsel hadir juga perwakilan Uslimin komisioner divisi Hubungan antar Masyarakat, Data dan program, Syaiful Jihad komisioner Divisi Pengawasan partisipatif dan Iqbal  Latief pengamat  politik dan kebijakan publik. 

Gegabah yang dimaksud Ana Panggilan akrab Mardiana Rusli, yakni pemilih potensial 333.536 karena, diverifikasi melalui system aplikasi Sidalih dan verfikasi factual lapangan. Karena syarat mutlah untuk   pemutahiran data adalah verfikasi lapangan tidak langsung dimasukan dalam  pleno penetapan. 

Di khawatirkan, dari jumlah itu ditemukan data ganda , sudah terdaftar dalam DPT dan DPTHP I, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori bukan penduduk setempat, domisili ganda dan meninggal bisa jadi data itu terulang di data yang sebelumnya. 

“Saya juga mengkritisi data yang dikeluarkan oleh Dukcapil Provinsi hingga Oktober 2018 masih ada 665.947 pemilih yang belum perekaman dari total 6.777.423 jiwa yang wajib el-KTP di Sulsel,” katanya.

Ana mengatakan, Keterlambatan kerja pemerintah daerah, akan  menyebabkan pemutahiran data dan penetapan daftar pemilih bisa bermasalah. Bayangkan jika banyak pemilih berhak  memilih tapi terkendala adminitrasi KPT EL, bisa berdampak pada logistic pemilu dan pemungutan suara.

Dalam penetapan rekapitulasi  DPT  Pilkada 2019,  KPU Sulsel melakukan penundaan penetapan atas rekomendasi Bawaslu Sulsel. Akar masalahnya, yakni masuknya data Disdukcapil Kota Makassar  103.864 warga yang sudah melakukan perekaman diakomodir dalam DPT Makassar.