Sekjen PSI, Raja Juli Antoni: Anak Muda Tidak Boleh Apatis

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni: Anak Muda Tidak Boleh Apatis

KabarMakassar.com -- DPD Partisipasi Kristen Indonesia atau Parkindo Sulawesi Selatan dan PGIW Sulselbara mengadakan dialog publik yang dikemas dalam "Ngobrol Orang Muda" pada Jumat kemarin (7/12), bertempat di Urbanist Box Foodcourt, jalan Pelita Raya Makassar. 

Ngobrol Orang Muda yang berlangsung sekitar tiga jam ini mengangkat tema "Pemilu 2019: Masa Depan Demokrasi dan Toleransi di Indonesia". 

Narasumber yang dihadirkan antara lain Raja Juli Antoni (Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia), Jeirry Sumampouw (Koordinator Komite Pemilih Indonesia-TePI), dan Pither Ponda Baraniy seorang advokat. 

Dalam dialog ini ada beberapa catatan penting yang diberikan oleh Sekjen DPP PSI kepada anak muda Makassar, yakni Sikap primordialisme dan sikap intoleransi adalah jualan politik yang sangat berbahaya di negara ini, untuk itu sebagai anak muda yang mempunyai karakter dan semangat pantang menyerah haruslah melawan sikap-sikap yang dapat memecah-belah bangsa ini.


Kedua jika korupsi sebagai salah satu sumber kekacauan pemerintahan, haruslah dilawan dan anak muda sebagai penerus bangsa harus menggaungkan anti-korupsi mulai sejak dini.

Dan Ketiga anak muda tidak boleh apatis terhadap perhelatan politik di bangsa ini, melainkan harus mengambil peran-peran penting dalam pesta demokrasi yang akan kita hadapi tahun depan.

"Banyak ide dan gagasan yang dapat dikeluarkan oleh anak muda Indonesia, dan anak muda Makassar tentunya juga bisa berbuat untuk Indonesia yang lebih baik", tambah Bro Toni yang juga pernah menjadi Direktur Maarif Institut.

Indrawanto Paningaran, sebagai moderator menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang sakit. Demokrasi sudah melenceng dari ruh sebenarnya. Apalagi dengan kasus penghinaan pimpinan negara yakni presiden yang marak terjadi akhir-akhir ini di media-media pemberitaan. 

Ini menandakan bahwa ada segelintir orang yang mau memecah belah bangsa ini. Orang-orang yang menghina presiden harus mendapatkan hukuman karena menghina presiden sama dengan menghina simbol negara.

"Anak muda Indonesia harus jeli melihat praktik demokrasi yang ada di bangsa ini, jangan sampai tergiring dalam situasi yang intoleran dan apalagi ikut terlibat dalam penghinaan terhadap simbol negara", ujar Indra yang juga sebagai Presidium Aliansi Muda Peduli Demokrasi (AMPERA).

Penulis :

Editor :