Perusda
Bank SUlsel Bar

Ada Desa di Bulukumba Rancang Aturan Cegah Perkawinan Anak

Fitriani Lestari

3 weeks, 5 days ago Oleh Bahar
Ada Desa di Bulukumba Rancang Aturan Cegah Perkawinan Anak
Ilustrasi

KabarMakassar.com - Pemerintah Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Bulukumba menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Pencegahan Perkawinan Anak. 

Tiga pemateri dari uji publik tersebut, yaitu Kepala Desa Bialo Agusriadi Maula,  Hakim Pengadilan Agama Bulukumba,  Mustamin,  dan dari Dinas Kesehatan, Megawati memberikan pandangan terkait perkawinan di bawah umur pada kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bialo, Kamis, 25 Oktober 2018.

Ranperdes yang disetujui Badan Musyawarah Desa (BPD) Bialo dan Kepala Desa Bialo, dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan anak, dan sejumlah aturan lainnya yang mengatur tentang anak dan perkawinan. 

Kegiatan tersebut dihadiri warga Desa Bialo di antaranya perwakilan orang tua yang memiliki anak usia 10 hingga 18 tahun, iman desa, iman dusun, dan warga yang mengalami perkawinan usia anak, guru, kader posyandu dan posbindu, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Forum Anak Desa, PATBM, penyuluh agama desa, karang taruna, jurnalis, dan aktivis.

Agusriadi Maula mengatakan, ranperdes dirancang sebagai landasan yuridis bagi pemerintah desa melakukan upaya pencegahan anak putus sekolah yang disebabkan praktik perkawinan anak. 

Diatur dalam perdes, anak yang dimaksud berusia 18 tahun ke bawah. Pada ketentuan umum dalam perdes menjelaskan mengenai perlindungan anak adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

"Makanya kami hadirkan dari segala pihak untuk hadir. Kami harap pada uji publik ini banyak masukan yang dapat diserap sehingga tidak menjadi polemik dikemudian hari," ujarnya.

Sementara itu, Mustamin mengatakan, beberapa faktor terjadinya perkawinan usia dini,  diantaranya, pertama, faktor orang tua bahwa sudah menjadi kebiasaan orang tua dulu menikahkan anaknya lebih cepat. Kedua faktor ekonomi,  bahwa anak perempuan dianggap membebani keluarga,  sehingga kalau cepat dinikahkan maka tanggungjawab itu sudah lepas. 

"Anak perempuan juga dinilai lemah,  tidak kuat bekerja untuk mendapatkan penghasilan,  sehingga kalau ada yang lamar langsung diterima.  Ini biasanya terjadi pada keluarga ekonomi lemah, "ungkap Mustamin. 

Ranperdes tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan pertama kalinya di Kabupaten Bulukumba. Ranperda diharapkan dapat berperan dalam mengurangi angka pernikahan dini hingga zero kasus. 

Ada banyak pertimbangan pernikahan di bawah usia berdampak negatif, di antaranya hilangnya fase remaja sang anak. Selain itu, berkontribusi meningkatkan angka putus sekolah.

Pada ranperda tersebut diatur perkawinan harus di atas 18 tahun, jika belum maka orang tua harus mencegah. Jika terjadi, orang tua atau wali calon mempelai akan dikenakan sanksi administrasi oleh pemerintah desa Rp 1 juta. Denda tersebut akan dimasukkan ke kas masjid untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam pembinaan anak dan remaja di desa.

Sekedar diketahui, pernikahan dini di Desa Bialo pada 2009 satu kasus, 2016 satu kasus, 2017 satu kasus, dan 2018 dua kasus.