Perusda
Bank SUlsel Bar

OPINI: Hukuman Setimpal Bagi Agitator Online

Oleh Damar Juniarto

on 19/10/18 Oleh Redaksi
OPINI: Hukuman Setimpal Bagi Agitator Online
Damar Juniarto

KabarMakassar.com -- Ada satu nama yang selalu muncul dalam pertemuan peserta International Visitor dengan instansi, organisasi, dan para akademisi di Amerika Serikat saat berdiskusi tentang kebebasan berekspresi online. Nama itu bukanlah Donald Trump, sang presiden, tebakan yang salah. Nama yang justru kerap muncul adalah Alex Jones dari Infowars. Siapa dia dan mengapa namanya selalu muncul? 

Rupanya di bulan Agustus 2018 lalu, publik Amerika diguncang manakala Youtube, Facebook, Apple, Spotify melakukan blokir, menghapus konten, mencabut rekaman Alex Jones di platform mereka. Bulan berikutnya, 6 September 2018, Twitter yang pada awalnya menolak untuk melakukan sensor, namun akhirnya memutuskan melarang akun @realalexjones dan @infowars juga di platformnya dengan alasan melanggar ketentuan mereka. 

Apa alasannya? Youtube mengatakan Alex Jones telah berulang kali melanggar ketentuan (Community Guideline), seperti soal ujaran kebencian dan pelecehan, oleh karena itu penyedia platform video itu akhirnya menutup Youtube Channel yang digunakan Alex Jones. 

Facebook mencabut 4 laman Facebook Page milik Alex. Alasannya, karena Alex Jones melakukan glorifikasi kekerasan dan menggunakan bahasa yang merendahkan saat mengacu pada transgender, Muslim, dan imigran sehingga melanggar aturan mengenai ujaran kebencian. 

Sedangkan Twitter mengatakan tindakan pelarangan akun milik Alex Jones berdasarkan pada laporan Tweets dan video yang diposting telah melanggar kebijakan perilaku kasar, selain pelanggaran akun tersebut sebelumnya. 

Spotify menyebutkan pelanggaran kebijakannya terhadap "konten kebencian" sebagai alasan untuk menghapus sejumlah episode podcast Alex Jones Show: Infowars dari layanan streamingnya. 

Sebenarnya apa yang dilakukan Alex Jones di media sosial dan mengapa publik Amerika terguncang? Yang kerap disoroti adalah postingan Alex Jones di media sosial dan juga situsnya Inforwars.com tatkala terjadi kejadian penembakan Sandy Hook di sebuah Sekolah Dasar di Newmont, Connecticut pada tanggal 14 Desember 2012. 

Alex Jones menuding bahwa penembakan itu tak pernah terjadi, tidak ada korban meninggal sebanyak lebih dari 20 anak-anak dan orang-orang tua yang berduka itu sebenarnya adalah aktor-aktor yang dibayar oleh aktivis anti-senjata. Alex Jones mengungkapkan teori konspirasi bahwa itu semua dibuat hanya agar Amerika kelihatan buruk di mata dunia. Yang terjadi setelahnya, postingan Alex Jones ini dijadikan dasar bagi para penggemarnya untuk menekan para orang tua korban penembakan Sandy Hook dengan ancaman pembunuhan dan pelecehan. 

Veronique De La Rosa dan Leonard Pozner - yang putranya Noah termasuk menjadi korban mengatakan ia sering menerima ancaman dan pelecehan online dari para penggemar Alex Jones, sehingga ia dan suaminya untuk telah berpindah tujuh kali, terakhir ke komunitas yang aman di negara bagian lain. Setiap kali mereka pindah, para penguntit menemukan dan memosting keberadaan mereka “dengan kecepatan cahaya”. 

Neil Heslin, yang putranya berusia 7 tahun, Jesse Lewis, juga tewas di Sandy Hook mengatakan Alex Jones pada berbagai waktu telah mengklaim penembakan itu adalah tipuan yang dipentaskan oleh pemerintah federal dengan menggunakan aktor untuk berperan sebagai orang tua korban dalam upaya untuk menyamarkan kebenaran, dan dengan demikian mendorong aktivis anti-senjata.

Alex Jones akhirnya harus menghadapi 9 tuntutan hukum defamasi dari orang tua anak-anak yang meninggal dunia. Mereka tidak terima pada tudingan-tudingan tanpa dasar itu. Namun Alex Jones lewat pengacaranya berdalih bahwa apa yang dilakukannya itu dilindungi oleh kebebasan berbicara sesuai amandemen pertama konstitusi Amerika. 

Keruan, jagat pembicaraan menjadi keruh sekali antara pro dan kontra pada peristiwa ini. Bahkan mencuat wacana menjadikan Alex Jones sebagai martir kebebasan berekspresi sebagai balasan bahwa apa yang dilakukannya telah mencemarkan nama baik para orang tua korban.

Sebenarnya saya gatal sekali untuk menyatakan Alex Jones bukanlah pelaku defamasi ataupun tokoh kebebasan ekspresi sebagaimana diskusi yang ramai di Amerika Serikat, tetapi lebih pas menyebut dirinya sebagai Agitator Online. 

Agitator Online dapat didefinisikan sebagai orang yang menggunakan perangkat digital untuk melakukan tindakan hasutan kepada orang banyak untuk melakukan penolakan, huru-hara, pemberontakan. Bila kita menggali informasi lebih dalam, kita akan menemukan bahwa tudingan penembakan Sandy Hook bukan satu-satunya kelakuan Alex Jones. 

Lewat kanal media yang sama, Alex Jones pernah menyebut Hillary Clinton sebagai “setan” dan menuduh bahwa Uber dan layanan kesehatan di AS dikendalikan oleh “mafia Yahudi”. Sehingga dalam konteks komunikasi, apa yang dilakukan Alex Jones adalah sebuah upaya agitasi politik yang terkait dengan kepentingan pemilihan umum di Amerika belum lama ini.

Alex Jones adalah agitator online yang secara sengaja mengangkat sentimen-sentimen rasis, sensasional, di dalam masyarakat Amerika yang multi-kultural sebagai bagian dari memobilisasi pilihan politik warga. Ketika ia memframing peristiwa penembakan Sandy Hook sebagai sandiwara, ia tidak membasiskan dirinya dengan argumen-argumen ilmiah, melainkan melakukan pelintiran dengan cara membohongi publik bahwa Amerika aman-aman saja dan ini ulah negara Federal yang saat itu didominasi oleh kekuatan partai Demokrat dan aktivis anti-senjata untuk mencabut kebijakan pemilikan senjata di Amerika. 

Teknik memelintir dengan kebohongan itu adalah caranya untuk menghasut para pendengar dan pengagumnya bahwa ada yang salah dengan Amerika bila tidak dipimpin oleh orang yang tepat. Orang yang tepat dalam pikiran Alex Jones adalah Donald Trump, yang memang pernah diundang menjadi narasumber di infowars.com dan bahkan memuji Alex Jones secara lugas sebagai “orang penting”.

Karena itu, memidanakan Alex Jones dengan jerat hukum defamasi sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua korban Sandy Hook kurang tepat, namun dengan menempatkannya sebagai agitator online yang telah menyebarkan kebencian kepada lawan politik akan lebih sesuai dengan konteks komunikasi politik modern di Amerika. 

Kalau kalangan akademisi dan praktisi hukum Amerika berani mengambil garis tegas antara mana yang termasuk dalam kebebasan berekspresi dan mana yang tidak, terutama yang dilakukan agitator online ini, maka akan membuka jalan terobosan penting untuk melihat aktor-aktor lain di luar Alex Jones. Sebut saja, Stephen K. Bannon dari Breibart News. 

Bannon adalah tokoh penting di situs web yang mengkhususkan diri menjadi platform bagi kelompok kanan di Amerika ini dan pada tahun 2016 berperan penting membentuk heroisme Donald Trump dengan slogan “Make America Great Again” itu. Selain nama itu, ada lagi sejumlah orang di balik akun-akun troll yang masih berkeliaran di ranah online.

Media Huffingtonpost pernah memuat kisah mengenai agitator online dengan nama akun @AmyMek di platform Twitter. Akun ini terkenal karena pernah memosting "500K Muslim akan Menyerang Eropa Musim Panas ini".

Kisah itu mengungkapkan nama lengkapnya, Amy Mekelburg, yang dalam postingannya kerap menjelaskan mengenai keluarganya dan menyebut seorang saudaranya “mengelola restoran populer dan membuat bir di Brooklyn yang juga memiliki nama keluarga.” Penulis Luke O’Brien berhasil menelusuri bahwa akun @AmyMek yang menyebut diri sebagai Amy Mekelburg sebenarnya adalah akun troll. 

Ia tidak ada. Nama Mekelburg memang ada sebagai pemilik restoran di wilayah Brooklyn, tetapi tidak ada nama Amy dari keluarga suami-istri Alicia Guevara dan Daniel Mekelburg. Namun penyelidikan reporter Luke O’Brien ini malah berujung tuduhan dari para pengagum dan pengikut @AmyMek bahwa ia melakukan doxxing. Yang kemudian terjadi, Luke O’Brien berupaya membela dirinya dan bisnis restoran Alicia - Daniel Mekelburg hancur berantakan karena dipandang anti-Islam. 

Berbahayanya agitator online menghasut para pengikutnya untuk melakukan serangan kepada mereka yang dianggap memusuhi idolanya membuat kita tidak bisa memandang persoalan ini secara sepele dan sebatas hitam-putih dalam melihat persoalannya.

Namun saya juga berpendapat, apa yang dilakukan oleh para perusahaan teknologi media sosial untuk membekukan akun Alex Jones adalah tindakan yang otoriter dan dapat membahayakan demokrasi. Tindakan itu dapat dipandang sebagai tindakan membenarkan kekuatan mayoritas untuk membungkam suara alternatif yang sebenarnya jamak terjadi dalam masyarakat yang multi-kultural. 

Hanya di negara otoriter saja, semua suara menjadi seragam. Para perusahaan teknologi media sosial tidak dibenarkan menjadi polisi dalam memutuskan konten apa yang boleh dan tidak boleh berada di dalam platformnya, tetapi sebaiknya menjalankan fungsi rekomendasi atau memberikan penanda misalnya “merah” bahwa akun-akun agitator online ini tidak dapat dipercaya sebagai sebuah sumber informasi. 

Atau cara yang lain, misalnya agitator online ini tidak memiliki akses untuk mempromosikan postingannya dengan bantuan alat atau algoritma. 

Kepada para petinggi di perusahaan media sosial Twitter di San Fransisco, saya menyampaikan saran-saran di atas, bahwa akan jauh lebih konstruktif dalam konteks intermediary liability bila hal tersebut dilakukan daripada melakukan tindakan yang melampaui kewenangan mereka seperti menutup akun secara langsung. 

Transparansi persoalan lewat model clearinghouse juga akan membantu menjelaskan secara luas ke publik, bilamana ada tindakan yang dilakukan terhadap akun-akun agitator online tersebut, akan tercantum apa alasan dan siapa saja pihak-pihak yang telah dimintai pendapat untuk memverifikasi tindakan tersebut.

Sekarang tinggal apa yang bisa kita pelajari dari situasi di Amerika ini dan merefleksikan bagi Indonesia. Di saat yang sama di Indonesia, Ratna Sarumpaet, seorang agitator online belum lama kena batunya, setelah upayanya membohongi publik bahwa dirinya mengalami siksaan karena pilihan politiknya, padahal sebenarnya ia baru selesai melakukan operasi plastik. 

Hukuman yang setimpal perlu diterapkan mengingat bahayanya agitator online seperti ini bila dibiarkan, tinggal kita memilih akan mendorong memakai mekanisme hukum yang tepat dan memenuhi azas keadilan serta menghormati kebebasan berekspresi. 

Begitu juga, agar kita tidak berhenti pada agitator online yang ini saja, tetapi menerapkan penegakan hukum yang sama pada agitator-agitator online lainnya tanpa pandang bulu pada pilihan politik yang diperjuangkannya. (Jakarta, 19 Oktober 2018).