Bupati Bulukumba Sambangi Kantor Kementerian Keuangan

Fitriani Lestari

Bupati Bulukumba Sambangi Kantor Kementerian Keuangan

KabarMakassar.com -- Bupati Bulukumba, A. Sukri Sappewali dan Ketua DPRD, A. Hamzah Pangki berkunjung ke Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kunjungan tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menambah besaran DAU Tahun 2019 untuk Kabupaten Bulukumba mengingat pada Tahun 2019 nanti akan ada Penambahan Jumlah Pegawai dan Kenaikan Gaji Pokok 5 persen Bagi ASN. Belum lagi aturan yang mewajibkan pemberian TPP kepada seluruh pegawai yang berdampak pada peningkatan jumlah belanja pada APBD.

A. Sukri berharap DAU kita di 2019 mengalami peningkatan, lebih 300 Pegawai baru kami tahun 2019, dan Tenaga Honorer K2  yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes terkendala karena batasan usia juga harus kita anggarkan  penggajiannya sesuai dengan petunjuk dari KemenPANRB.

Bupati Bulukumba juga memaparkan kondisi daerah Bulukumba di hadapan pejabat kementerian Keuangan, mulai dari Jumlah Penduduk, Kondisi Wilayah, Pemenuhan Kewajiban terkait TPP, ADD dan Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penentuan besaran DAU yang akan diterima nantinya.

Ketua DPRD Bulukumba, A. Hamzah Pangki yang turut hadir bersama beliau juga kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba sangat berharap akan adanya peningkatan jumlah DAU Tahun 2019 nantinya, "Karena Bulukumba ini sangat Luas, Jumlah penduduknya sangat banyak, sehingga kita butuhkan Dana yang besar untuk melaksanakan program pembangunan di Bulukumba"kata A Hamzah.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang juga turut hadir mendampingi Bupati menyampaikan bahwa Bulukumba ini sudah 6 kali berturut-turut menerima Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan berharap ini juga menjadi salah satu penilaian bagi kami untuk mendapatkan tambahan DAU dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Anggaran, A. Amalia juga menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menganggarkan Program dan Kegiatan telah melakukan pemenuhan kewajiban masing-masing 20 persen Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Jadi kami sangat taat dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Sub Direktorat Kementerian Keuangan, Doni sangat mengapresiasi atas kunjungan Bupati dan Ketua DPRD hari ini, ini menjadi bukti bahwa sistem pemerintahan di Kabupaten Bulukumba berjalan dengan baik.

 Bupati dan DPRD harus jalan berbarengan sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud, apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dapat segera terealisasikan.

"Saat ini Pemerintah Pusat telah menggodok standarisasi yang baru terkait dasar pemberian DAU kepada daerah.

 Kementerian Keuangan juga sementara memaparkan kondisi keuangan dan perekonomian saat ini dihadapan anggota DPR, jadi kami berharap, Pak Bupati dan DPRD untuk sabar menunggu hasil pembahasan kami dingan DPR.

 Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi, kami akan berikan gambaran besaran DAU yang akan diserahkan ke daerah.
"kata Doni, Sub Direktorat Kementerian Keuangan.

Lanjut Doni jika Bupati telah memaparkan kepada Kemenkeu RI terkait kondisi daerah, "Insya Allah ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam menetapkan besaran DAU yang akan diterima oleh Bulukumba.

Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang telah menyajikan pelaporan keuangan dengan baik, karena tidak semua daerah mampu mempertahankan Opini  WTP dari BPK selama 6 kali berturut-turut"pungkasnya.

Doni menambahkan jika terkait dengan Penerimaan CPNS Tahun ini memang telah disepakati bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjadi pertimbangan dalam penambahan jumlah DAU Tahun 2019.

Penulis :

Editor :