Perusda
Bank SUlsel Bar

Pemberdayaan Masyarakat Kodingareng Keke Memprihatinkan

Oleh: Andi Januar Jaury Dharwis

on 13/7/18 Oleh Redaksi
Pemberdayaan Masyarakat Kodingareng Keke Memprihatinkan
Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis

KabarMakassar.com -- Keberadaan bangunan 3 lantai berikut dermaga akses di pulau kodingareng Keke menimbulkan beragam pertanyaan.

Fasilitas yang dibangun sejak 3 tahun lalu ini memakan biaya hingga miliaran, diperuntukan menunjang aktivitas wisata bahari dan pusat informasi spermonde.

Hingga kini tidak ada kejelasan seperti apa bentuk pengelolaan pulau kodingareng Keke pasca hadirnya fasilitas ini yang akhirnya terkesan terbengkalai.

Bahkan menjadi ajang klaim secara sepihak antara warga pulau Barrangcaddi dan Kodingareng Lompo karena berada di antara kedua pulau.

Pemerhati Kemaritiman ini menilai pihak pemerintah kota Makassar melalui dinas terkait harus segera membentuk unit kerja pengelolaan Pulau Kodingareng Keke ini.

Tentu saja Pulau Kodingareng Keke serta fasilitas yang ada memerlukan dukungan operasional yang dikelola oleh sebuah organisasi kerja.

Bagaimana pun pulau Kodingareng Keke harus dijaga kelestariannya yang memang memerlukan biaya berkelanjutan yang tidak sedikit.

Untuk mendukung hal itu tentu kita berharap kepedulian para pihak yang diantaranya pengunjung (wisatawan).

Kepedulian ini bisa dalam pembentukan  tim kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pemerintah, tokoh masyarakat pulau, pemuda pulau dan industrial. Sehingga kegiatan ini mampu mewujudkan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Selatan ini memberikan masukan seiring semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke pulau Kodingareng Keke.

Dia menilai peluang ini harus pararel dengan pelayanan dan fasilitas yang memadai.

Utamanya pengawasan terhadap semua aktivitas wisata para pengunjung, keselamatan dan dampak kerusakan terhadap lingkungan permukaan dan bawah laut.

Aktivitas wisatawan diantaranya seperti menyelam, snorkeling, memancing, berenang, pasir putih dan lain lain.

Kehadiran unit kerja di destinasi wisata juga akan menerapkan aturan-aturan yang harus ditaati baik pengunjung maupun penjaja variasi usaha yang tercipta di sana.

Sebelum ada bangunan liar semi permanen yang semrawut, sebaiknya Pemkot Makassar sudah menerapkan aturan yang tetap mengutamakan kearifan lokal masyarakat pulau khususnya di sekitar destinasi wisata.