Perusda
Bank SUlsel Bar

Mantan Napi Ikut Nyaleg, Ini Tanggapan Direktur LBH Makassar

Laurensia Maggie Picarima

on 3/7/18 Oleh Redaksi
Mantan Napi Ikut Nyaleg, Ini Tanggapan Direktur LBH Makassar
Ilustrasi

KabarMakassar.com -- Pelarangan mantan nara pidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai Calon anggota legislatif (Caleg) telah resmi disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).  Menurut pandangan Advokat publik terkait pelarangan ini menyatakan bahwa  sikap KPU yang tetap melarang mantan Narapidana Koruptor adalah langkah yang telah tepat dalam memberantas Perilaku Korupsi. 

"Mengingat Korupsi adalah tergolong sebagai kejahatan luar biasa, maka upaya perlawanan atau  pemberatasannya juga membutuhkan upaya luar biasa atau progressif. Apakah hal ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi?, sikap tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi karena sesuai dengan kehendak rakyat secara umum. Mengingat prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, maka jika suatu kebijakan penyelenggara negara telah sesuai dengan kehendak rakyat secara umum maka ia dibenarkan secara nilai dalam negara demokrasi,"jelas Haswandy Andy Mas, Direktur LBH Makassar kepada KabarMakassar.com, Selasa 3 Juli 2018.

Berdasarkan salinan Peraturan KPU yang dikutip dari laman resmi KPU, aturan larangan bagi mantan koruptor untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif tercantum dalam pasal 7 ayat 1 huruf H.
Diketahui, pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018 yang menjadi penantian masyarakat Indonesia. 

Sementara itu Peraturan KPU yang melarang bekas narapidana korupsi mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif memicu protes sejumlah partai politik. Namun, dukungan bagi KPU juga melimpah, salah satunya dari KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berpendapat, peraturan tersebut merupakan persyaratan yang ideal bagi caleg. Sehingga nantinya setiap caleg yang akan maju adalah caleg yang jelas dan rekam jejaknya bersih dari tindak pidana korupsi. 

Tidak hanya Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mendukung lagkah KPU tersebut. "Zaman dulu kita mau masuk sekolah saja mesti ada surat keterangan berkelakuan baik dari polisi," kata JK di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Sabtu 26 Mei 2018 lalu. "Kalau orang korupsi, kelakuannya kurang bagus kan?" tambah JK.