Perusda
Bank SUlsel Bar

Menampung Tumpahan Minyak

Opini oleh Muh. Yusuf Saleh

on 25/6/18 Oleh Redaksi
Menampung Tumpahan Minyak
Ilustrasi.(Ist)

KabarMakassar.com -- Saya mendapat undangan beberapa kawan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat (DPRD Sulbar) untuk berdiskusi  perihal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari perbincangan dapat saya tangkap bahwa BUMD yang dimaksud adalah syarat untuk memperoleh participant  interest  sebagai hasil Memorandum of Understanding, daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) di pulau Lere Lerekan menarik perhatian saya. Berikut pandangan saya terkait hal tersebut. 

Setelah melalui jalan panjang, akhirnya bagi-bagi kue di blok migas Sebuku mendapat titik cerah. Wilayah eksplorasi yang diklaim oleh provinsi Kalsel dan Sulbar  ini , akhirnya keduanya mendapatkan bagian berupa participant  Interest  sebesar 10 persen. Penawaran partcipant  interest ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) No. 37 tahun 2016 tentang penawaran perticipant  interest pada wilayah kerja minyak dan gas bumi, hal ini adalah implementasi PP 35 tahun 2004 dan mengalami perubahan pada PP 55 tahun 2009. 

Syarat mengelola participant  interest ini, adalah dengan mendirikan BUMD. Point penting yang ingin saya tekankan pada pendirian BUMD yang disyaratkan ini adalah, bahwa BUMD ini "hanya mengurusi participant  interest" , bukan bidang lainnya. Sesuai dengan permen 37 diatas pada pasal 2 point C  "Tidak melakukan kegiatan usaha selain participant interest". Sehingga mari kita fokus pada pendirian usaha untuk participant interest ini.

Sementara pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sendiri telah diatur oleh PP no 54 tahun 2017. Ada dua jenis usaha yang bisa didirikan yakni Perumda atau Pendirian Perseroan Daerah  (Perseroda). Jika seluruhnya milik pemda, maka yang didirikan adalah Bumda, bila bekerja sama dengan pemda lain atau pihak lain maka , yang disarankan adalah perseroda. Pemprov boleh memilih, namun saran saya adalah Bumda  kecuali bila diharuskan bersama dengan pemprov Kalsel. Maka yang dipilih adalah perseroda, semua punya kelebihan dan kekurangan.

Namun apapun pilihannya, yang paling penting adalah hasil penerimaan partisipan interest diyakinkan masuk ke kas daerah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini bersama DPRD untuk pengelolaan lebih lanjut. 

Hasil minyak ini tidak berkelanjutan, ada masa cadangan minyak itu akan habis. Meskipun data menyebutkan cadangan minyak yang mulai eksplorasi 2013 lalu itu sebesar 370 Billion  Cubic  Feet (BCF), serta A drill stem test (DST) di sumur Makassar strait 4 kandungan 40 million  metric  standard cubic per day (MMSCF/day). 

Namun hendaknya kita bijak memanfaatkan hasil. Menjadikannya sebagai modal, untuk menjamin laju pembangunan yang berkesinambungan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan hasil dari blok Sebuku saja. Bagaimana modal itu, mampu membuka akses pengelolaan sumber daya lainnya yang ada di Sulbar.

Hal lainnya adalah tentang pengelolaan Perumda, yang akan mengelola dana Partisipan interest tersebut. Haruslah benar benar dikelola secara profesional, oleh putera puteri Sulbar yang memiliki pengalaman dan berintegritas. Itulah sebabnya pada PP no 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah  itu, mensyaratkan direksi harus melalui uji fit dan proper  test. Tetapi harus dilakukan secara transparan dan profesional mengikuti peraturan menteri tentang tata cara fit dan proper test .

Beberapa syarat direksi  seperti tidak terlibat di partai politik  , membebaskan usaha ini dari kegiatan politik. Usia tidak lebih 55 tahun, untuk mencegah tempat ini sebagai tempat parkir para pensiunan. Pengalaman 5 tahun pada perusahaan berbadan hukum, serta pernah memimpin tim. Hal ini untuk menjamin bahwa, badan usaha ini dipimpin oleh orang yang berpengalaman  menangani perusahaan. Klausul  penyelenggaraan fit and proper test dilakukan oleh lembaga yang kredibel, tentu pula harus didampingi pemangku kebijakan seperti eksekutif dan legislatif sebagai pewawancara. 

Sekedar merefresh  ingatan kembali rentang jalan panjang mendapatkan participant  interest  ini. Lere  Lerekan  masuk wilayah Sulbar berdasarkan permendagri no 43 tahun 2011. Kalsel melakukan gugatan, lalu terbit permendagri yang menyatakan Larilarian /lerelerekan  masuk wilayah Kalsel berdasar permendagri no 53 tahun 2014.

Perebutan kedua provinsi atas wilayah ini berakhir , setelah dimediasi oleh Wapres bersama menteri ESDM tahun 2015. Terbitlah  MOU antar kedua daerah yang ditandatangani dihadapan wapres, menteri ESDM dan menteri dalam negeri pada tanggal 29 Juli tahun 2015 lalu. Kedua daerah ini mengelola bersama PI 10 persen.

Sebagai gambaran tentang eksplorasi di daerah ini dimulai sejak tahun 2013 lalu, sementara ijin eksplorasi dimulai sejak 22 September tahun 2007 dan akan berakhir hingga 2027 mendatang. Komposisi pemilikan 70 persen dikuasai Pearl  Oil, Inpex  south  Makassar 15 persen  dan Total  E&P juga 15 persen.