LBH Makassar Kecam Vonis Mati Aman Abdurrahman

LBH Makassar Kecam Vonis Mati Aman Abdurrahman

KabarMakassar.com --Terdakwa kasus dugaan serangan teror bom Thamrin Oman Rochman alias Aman Abdurrahman (tengah) bersiap menjalani sidang pembacaan putusan (vonis) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 22 Juni 2018.

Vonis mati terdakwa terorisme Aman Abdurrahman, seperti vonis-vonis mati sebelumnya pun menuai pro dan kontra. Pasalnya, lagi-lagi efektivitas hukuman mati kembali dipertanyakan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wawan selaku Direktur LBH Makassar mengecam vonis mati yang dijatuhkan terhadap Aman Abdurrahman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 22 Juni lalu itu. 

Hukuman mati dalam perspektif HAM, tidak dibenarkan sama sekali, yang dalam konteks Negara Hukum RI, juga secara tersirat mengakui bahwa Hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dicabut, dalam kondisi apapun. 

"Hal ini, sangat jelas telah dilindungi dalam UUD 1945 (Amandemen kedua), khususnya pada Pasal 28 A  bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Berikutnya dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, " ungkapnya saat ditanya KabarMakassar.com, Minggu 24 Juni 2018.

Menurut Direktur LBH Makassar menuturkan, pihaknya dalam konteks penerapan hukuman mati terhadap kasus Terorisme, juga tidak dapat dibenarkan, mengingat hukuman mati ternyata tidak memiliki dampak terhadap pemberantasan kasus Terorisme atau bahkan tidak memberikan efek jerah terhadap jaringannya.

"Contohnya saja trio terpidana kasus Bom Bali, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron (Mukhlas) yang telah dieksekusi mati, ternyata malah menimbulkan dendam bagi anak-anaknya yg tentunya sangat berpotensi menjadi pelaku baru. Hal ini dapat dilihat pada sikap anak dari Alm. Imam Samudra dan anak Alm. Amrozi.

"Tetapi hukuman mati bukanlah jawaban atau respon yang tepat untuk mengatasi serangan teror yang terjadi di Indonesia, selain itu, kami melihat bahwa hukuman mati malah akan mempengaruhi sikap nekat dari orang-orang yang telah berniat melakukan tindak pidana terorsime untuk memilih cara-cara Bom Bunuh Diri yang dianggap mati lebih mulia, karena beranggapan kalau toh dia melakukan stengah hati dan ditangkap akan dikenakan hukuman mati juga, "ujarnya, Minggu 24 Juni 2018.

"Jadi, sebaiknya hukuman bagi Pelaku Terorisme adalah hukuman seumur hidup
 saja. Jika benar-benar tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan sudah sangat luar biasa, adapun upaya memberantas atau mengurangi tingkat kejahatan Terorisme, maka yang dibutuhkan adalah program-program Deradikalisasi yang dioptimalkan, harapnya.

Sementara Risma Umar, Ketua Dewan Nasional Solidaritas Perempuan Nasional menilai Setiap Manusia punya hak hidup, jukuman mati sesungguhnya melanggar Hak untuk Hidup, hukuman yang tdk Manusiasi dan tentu saja Merendahkan Martabat Kemanusi - vonis hukuman matk -keputusan Negara yang sesungguhnya merupakan penyangkalan hak orang untuk Hidup dan Melanjutkan kehidupannya.

"Memberikan Vonis- putusan hukuman mati keapada palaku Teroris, selama ini tidak memberikan efek Jera, "ungkapnya.

Sebelumnya di 2008, tiga pelaku teror, Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas telah dieksekusi. Namun menurut Ricky, eksekusi mati terhadap ketiganya tidak menyurutkan aksi terorisme.
Eksekusi mati di dalam kasus terorisme dinilainya justru berpotensi menyulut perlawanan balik dan dapat menguatkan semangat mereka untuk melanjutkan aksi teror. 

"Setuju, artinya memang bahwa putusan pidana mati sesungguhnya bukan hukuman yang efektif mampu memberikan efek Jera bagi para pelaku tindak Kejahatan Teroris, pungkas Risma saat diwawancarai KabarMakassar.com Minggu 24 Juni 2018

"Terhadap Aman Abdurahman, salah satu opsi penghukuman yang bisa diambil misalnya hukuman seumur hidup sambil yang bersangkutan menjalani proses deradikalisasi," kata dia.

Penulis :

Editor :