Fenomena Kolom Kosong dan Dampaknya Bagi Demokrasi

Fenomena Kolom Kosong dan Dampaknya Bagi Demokrasi

KabarMakassar.com -- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diwarnai dengan hadirnya fenomena unik, yakni pasangan calon melawan kotak kosong atau dalam surat suara disebut kolom kosong karena tidak ada penantang.

Pemilihan Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menyisakan satu pasangan calon usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan Pasangan Calon (Paslon) Taufan Pawe-Pangerang Rahim setelah dianggap melanggar pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat 3 UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota terkait pelanggaran politik uang TSM oleh incumbent ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Jika tak ada perubahan, Faisal Andi Sapada-Asriadi Samad akan melawan 'kolom kosong' pada pemungutan suara Pilkada serentak, 27 Juni 2018.

Lantas seberapa besar dampak kehadiran 'Kolom Kosong' dalam pesta demokrasi di Sulawesi Selatan?

Sebelumnya, perlu diketahui parepare bukan satu-satunya daerah yang kemungkinan menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal di Sulsel. Empat daerah lain, yakni Kabupaten Enrekang, Bone, serta kota Makassar, juga mengalami hal yang sama. Artinya, pilkada 'kolom kosong' akan berlaku pada empat dari 13 Pilkada serentak 2018 di Sulsel.

Saat ini Pemiliihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar tersisa satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi setelah KPU menggugurkan paslon Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) diperkuat Mahkamah Agung menyatakan pasangan ini melanggar persyaratan pencalonan.

Lain halnya di Bone dan Enrekang, sejak awal KPU masing-masing hanya menetapkan satu pasangan calon. Muslimin Bando-Asman di Enrekang, Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle di Bone.

Humas KPU Sulsel Asrar Marlang menjelaskan, kondisi 'kolom kosong' mungkin terjadi di Pilkada. Istilah ini umum dipakai untuk menggambarkan situasi Pilkada yang diikuti satu pasangan calon. Pada surat suara, kolom foto pasangan calon tunggal berdampingan dengan 'kolom kosong'.

Di Kota Makassar, drama 'kolom kosong' diwarnai banyak dinamika. Awalnya, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) melalui penasehat hukumnya melaporkan KPU yang meloloskan saingannya yang dianggap melakukan pelanggaran ke Panwaslu Makassar.

Dari hasil rapat pleno, Panwaslu memutuskan paslon DIAmi dinyatakan tidak terbukti dengan putusan bersifat final dan mengikat.

Merasa tidak puas, tim hukum Appi-Cicu pun melakukan banding ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, dan keputusannya pun ditolak.

Tidak hanya berhenti sampai disini, tim hukum pasangan ini tetap bersikukuh memasukkan gugatan ke tingkatan PT TUN Makassar.

Hasil sidang di PT TUN kemudian berbalik arah, justru mengabulkan gugatan tim hukum Appi-Cicu dan membatalkan putusan Panwaslu dan PTUN Makassar. KPU Makassar sebagai tergugat karena menetapkan paslon DIAmi sebagai peserta kemudian melayangkan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Sayangnya, putusan MA menguatkan putusan PT TUN sebelumnya, dengan memerintahkan KPU Makassar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi kepersertaan DIAmi di Pilkada Makassar karena putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga bila KPU Makassar mencoret pasangan tersebut, maka secara otomatis Appi-Cicu melawan kotak kosong di TPS.

 "Kolom kosong istilah yang tepat untuk kasus yang terjadi di Sulsel karenya terdapat perbedaan kolom yang satu kosong dan yang lain ada foto calon. Sama saja dengan kotak kosong pasangan calon," jelas Pengamat Politik Sulsel, Firdaus Muhammad saat diwawancarai oleh KabarMakassar.com pada Sabtu, 12 Mei 2018.

Menurut Firdaus, kehadiran 'kolom kosong' dapat memengaruhi masyarakat Sulsel dalam terlibat pesta demokrasi masyarakat. Hal ini didukung dengan banyaknya lembaga survey yang menyatakan beberapa paslon yang sedang digugurkan memiliki cukup banyak pendukung yang bersedia memilih paslon kesayangan mereka saat pemilhan nanti.

"Ini dapat mengakibatkan partisipasi masyarakat bisa menurun, tergantung sosialisasi KPU terutama dalam memberikan pemahaman tentang kolom kosong. Apalgi dampaknya bisa menurunkan angka pemilih atau partisipasi menjadi rendah kalau sosialisasinya tidak tepat, " ungkap Firdaus.

Pada akhirnya, turunnya partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif memilih pemimpin akan memberikan pengaruh yang cukup besar. Pasalnya, semakin berkurangnya pemilih dalam proses pemilihan dapat mempengaruhi masyrakat dalam mengawasi kinerja pemimpin yang terpilih.

Kolom kosong sebenarnya belum pasti berlaku di Pilkada Makassar maupun Parepare. Sebab pasangan calon yang digugurkan di masing-masing daerah, masih mengupayakan perlawanan hukum lanjutan. Namun, KPU dipastikan bakal siap dengan apa pun skenario yang terjadi di Pilkada.

[Nur Fadhilah Sophyan]

Penulis :

Editor :