Perusda
Bank SUlsel Bar

PBB: Jangan Lupakan Pelanggaran HAM di Korea Utara

on 26/4/18 Oleh Redaksi
PBB: Jangan Lupakan Pelanggaran HAM di Korea Utara
Bendera negara-negara anggota PBB di Markas Besar, di New York. Britannica.com

KabarMakassar.com-- Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pemimpin dunia lainnya, dihimbau PBB agar tidak mengabaikan permasalahan HAM di Korea Utara. Seruan itu disampaikan utusan khusus PBB untuk permasalahan HAM Korea Utara, Tomas Ojea Quintana, menyusul akan diselenggarakannya pertemuan tingkat tinggi antaran Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dengan Trump dalam beberapa pekan kedepan. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa Hak asasi manusia di Korea Utara sangat dikekang, yang ditemukan oleh organisasi hak asasi manusia internasional. Meskipun sejumlah hak asasi diabadikan dalam konstitusi negara, pada kenyataannya warga negara Korea Utara tidak memiliki hak kebebasan berbicara atau berpendapat, dan satu-satunya stasiun radio, televisi, dan kantor berita resmi dikelola oleh pemerintah.

Diperkirakan terdapat sekitar 150.000 hingga 200.000 tahanan politik yang dijebloskan ke kamp-kamp konsentrasi di Korea Utara. Di kamp tersebut, mereka dipekerjakan sebagai pekerja paksa, atau dipukuli, disiksa, dan dihukum mati.

Rincian lengkap pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara masih belum jelas. Pemerintah Korea Utara menerapkan peraturan yang menyebabkan sangat sulit bagi warga asing untuk memasuki negara tersebut, dan secara ketat memantau setiap kegiatan yang mereka lakukan. 

"Sebuah kesepakatan denuklirisasi akan tetap rapuh jika mengesampingkan HAM dan kebutuhan populasi rakyat Korea Utara. Pemerintah Korea Utara telah terbukti seorang negosiator yang alot dan tidak menyinggung masalah HAM pada level ini, maka negosiasi akan menjadi sebuah salah langkah dan kesempatan terakhir,” kata Quintana, seperti dikutip dari Reuters.com, Kamis, 26 April 2018.

Meja bundar tempat pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in hari Jumat, 27 April 2018. 

Sebelumnya pada 2014, sebuah laporan oleh komisi PBB mengungkap adanya pelanggaran HAM besar-besaran, diantaranya kamp penjara yang sangat besar, kelaparan dan pembantaian. Pelanggaran HAM ini seharusnya dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional dan Kim Jong-un harus bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatan-kejahatan terhadap HAM. 

Rencananya, Trump akan berjumpa dengan pemimpin Korea Utara pada akhir Mei 2018 atau awal Juni 2018. Sedangkan Kim Jong-un dijadualkan menggelar perundingan dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada pekan ini. Rangkaian pertemuan ini dilakukan setelah Korea Utara menyatakan tidak akan melakukan ujicoba nuklir atau rudal balistik lintas negara. Sebaliknya, Korea Utara akan mengejar pertumbuhan ekonomi dan perdamaian.
[Nur Fadhilah Sophyan].