Monev Pembangunan Daerah, Humas Sulsel Capai Kinerja Terbaik

Monev Pembangunan Daerah, Humas Sulsel Capai Kinerja Terbaik

KabarMakassar.com -- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono membuka acara dan hadir dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (26/4).

Rapat ini dihadiri para Kakanwil Kementerian Lembaga, seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/ Lembaga, serta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota seSulawesi Selatan.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Ketua Penyelenggara, Jufri Rahman, mengatakan dalam laporannya, Monev ini dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan antara pelaksanaan dengan rencana kerja program dan kegiatan pembangunan di daerah yang dibiayai melalui berbagai sumber pembiayaan.

"Serta mengidentifikasi permasalahan- permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya," kata Jufri. 

Adapun yang mengatur hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

Narasumber pada rapat ini yaitu Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan terkait kondisi sosial ekonomi makro pembangunan Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil DJBN Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan capaian kinerja kegiatan APBN Sulawesi Selatan hingga akhir triwulan I Tahun 2018, dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Sulawesi Selatan serta langkah-langkah percepatan pelaksanaan program/kegiatan.

Sedangkan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh para pimpinan Kementerian Lembaga/Non Kementerian, serta Badan/Dinas/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel yang disampaikan melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta laporan Aplikasi e-Monev.

"Kami sampaikan sebagai berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 59 Perangkat Daerah yang dibiayai APBD Provinsi sebesar Rp9,62 triliun lebih, sampai triwulan I Tahun 2018 secara kumulatif realisasi keuangan mencapai Rp1,16 triliun atau 12,08 persen dan realiasi fisik 12,60 persen," sebutnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekapitulasi realisasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 keadaan hingga Maret tahun 2018 per OPD berdasarkan realisasi fisik tertinggi. 

Lima tertinggi diantaranya, Biro Humas dan Protokol jumlah dana Rp10,5 miliar lebih dengan realisasi keuangan 4,85 persen dan fisik 23,77 persen. Dinas Penanaman Modal dan PTSP jumlah dana Rp17,27 miliar lebih dengan realisasi keuangan 6,06 persen dan fisik 22,85 persen. 

Inspektorat Daerah dengan jumlah dana Rp40,6 miliar lebih dengan realisasi keuangan 6,57 persen dan realisasi fisik 20,60  persen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan jumlah dana Rp18,93 miliar lebih dengan realisasi keuangan 6,70 persen realisasi fisik 20,55 persen. 

Sedangkan, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi dengan jumlah dana Rp38,1 miliar lebih, realisasi keuangan 11,85 persen dan realisasi fisik 20.05 persen. 

 

Penulis :

Editor :