Perusda
Bank SUlsel Bar

Buang Limbah di Selokan Masih Tren di Makassar

Pengawasan BLHD Lemah

on 11/4/18 Oleh Hendra N. Arthur
Buang Limbah di Selokan Masih Tren di Makassar
Tampak air limbah tempat usaha Swalayan Hawa Baru dan Pizza Ria Kafe yang dibuang di saluran air di Jalan Latimojong Makassar. [Foto: KabarMakassar.com]

KabarMakassar.com -- Lemahnya pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD telah mengakibatkan sejumlah pelaku usaha masih menggunakan selokan sebagai tempat pembuangan limbah.

Salah satu tempat usaha besar yang terletak di Jalan Gunung Latimojong Makassar dikeluhkan masyarakat sekitar akibat tempat usaha Swalayan Hawa Baru itu tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 

Belum lagi usaha makanan Pizza Ria Kafe yang terletak di lantai 2 bangunan itu juga hanya memanfaatkan selokan untuk membuang limbah makanan. 

Akibatnya warga yang berdomisili di sekitar Jalan Gunung Latimojong dan Jalan Sungai Saddang Lama merasakan dampak dari pembuangan limbah tempat usaha yang juga memiliki unit rumah bernyanyi di lantai 3 bangunan itu. 

Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Makassar, Ahmad Yusran merespon persoalan itu dan menyayangkan masih adanya pelaku usaha yang menjadikan selokan sebagai tempat pembuangan limbah.

Menurutnya IPAL merupakan syarat wajib bagi pelaku usaha yang operasionalnya menghasilkan limbah seperti rumah makan, dan sejumlah usaha lainnya.

Menurutnya Pengawas Badan Lingkungan Hidup Daetah (BLHD) harus aktif. Seharusnya keluhan masyarakat terkait restoran atau bengkel atau badan usaha lainnya yang membuang limbah di saluran air hingga menimbulkan bau tidak sedap segera di tindak tegas.

Jika ada pelaku usaha yang tidak mengindahkannya dia meminta BLHD untuk sekali-dua toleransi dengan surat peringatan akan diberikan. Namun jika diberi kesempatan namun masih juga melanggar. 

"Sanksi penutupan tidak segan-segan diberikan oleh dinas terkait jika dampaknya sudah besar," pungkas Yusran.

Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Serta upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. 

"Sayangnya, tidak semua pelaku usaha memiliki keseriusan sama. Padahal perihal kewajiban penyediaan IPAL sudah tercantum dalam undang-undang dan dipertegas dengan peraturan daerah. Pengurusannya masuk dalam UKL-UPL," ujarnya