Pembangunan Bendungan, Mana Ganti Rugi Kami

Pembangunan Bendungan, Mana Ganti Rugi Kami

KabarMakassar.com -- Program pembangunan 13 bendungan yang digarap oleh pemerintahan Jokowi - JK terkhusus di Sulawesi Selatan mendapatkan banyak masalah.

Pasalnya bendungan yang sasarannya dapat mengairi sawah dengan maksud meningkatkan produktifitas pertanian dan sebagai pembangkit tenaga listrik air, malah mendatangkan kerugian dari pihak warga pemilik lahan.

Tiga orang warga Dusun Lurae, Desa Passeloreng atas nama Junati, Saati dan Darmawati menjadi korban  dimana sawah dan lahan milik mereka  menjadi objek pengadaan tanah bendungan Passeloreng dan uang ganti rugi lahan mereka diberikan kepada orang lain.

Korban telah mengadukan keberatan kepada Tim Pengadaan Tanah dalam hal ini Kepala Desa Passeloreng dan BPN/ATR Kabupaten Kota namun hingga saat ini pihak Tim Pengadaan Tanah tidak menghiraukan aduan korban walaupun korban membawa bukti berupa SPPT PBB dan surat keterangan jual beli serta dokumen lain yang membuktikan adanya penguasaan atau pemilikan lahan tersebut.

Menanggapi hal ini korban mencoba meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH ) Makassar guna mengusut kasus pengambilan tanah ini. Firmansyah selaku Advokat Publicly LBH  Makassar menyayangkan tindakan pemerintah yang kurang memantau proses proyek pembangunan bendungan, sehingga menimbulkan kerugian bagi warga pemilik lahan.

"Ini sama saja merampas hak-hak warga, hak hidup warga dan hak atas pekerjaan. Negara harusnya tidak mementingkan dirinya sendiri, " ungkap Firmansyah saat Konferensi Pers di kantor LBH Makassar, Jumat 13 April 2018.

Proses dalam proyek pembangunan bendungan terdapat banyak kejanggalan baik dari proses identifikasi dan inventarisir dengan tanpa melibatkan pemilik lahan atau yang berhak. Hal ini tercermin dari proses penilaian ganti kerugian terhadap bidang tanah yang tidak transparant dan akuntabel hingga pengaduan keberatan yang diabaikan.

"Beberapa kali komplen tapi tidak ada respon dari pemerintah. Tidak terlihat upaya serius pemerintah terkait penyelesaian masalah ini," tambahnya.

Kasus lain yang terjadi dimana nilai ganti rugi yang diberikan hanya ganti rugi tanah tanpa tanaman, yang mana seharusnya ganti rugi tanaman juga harus dibayarkan kepada warga

Untuk itu LBH Makassar selaku Kuasa Hukum warga Passeloreng menuntut:

1. Mendesak kepada BPKP Sulawesi Selatan untuk melakukan audit investigasi terkait pelaksanaan Pengadaan Untuk Bendungan Passeloreng kab. Wajo

2. Meminta kepada Tim Penilai Independen atau Apresiasi dalam menilai terhadap objek pengadaan tanah untuk kepentingan bendungan Passeloreng agar transparant dan akuntabel.

3. Mendesak kepada kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selaku tim TP4D segera mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan Passeloreng

4. Meminta kepada Kepala Kanwil BPN/ATR wilayah provinsi Sulsel selaku Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan bendungan tetap memberi ganti kerugian kepada korban sebagai pihak yang berhak.

Penulis :

Editor :