Pengarusutamaan Gender, Perda Perlu Jadi Payung Hukum

Pengarusutamaan Gender, Perda Perlu Jadi Payung Hukum

KabarMakassar.com  -– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah tahun 2018 pada, Senin, 9 April 2018. 

Setelah sebelumnya dilaksankan di Jakarta pada tanggal 3-6 April 2018 lalu, kali ini Kemen PPPA bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rangkaian Rakortek Percepatan Pelaksanaan PUG di Kota Makassar pada 9-12 April 2018 dengan mengangkat tema "Kerja Bersama untuk Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam rangka Pembangunan PP dan PA di Daerah".

Rakortek ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi berupa kegiatan strategis sebagai bentuk solusi penguatan kelembagaan dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan PUG di daerah, khususnya Wilayah II meliputi seluruh provinsi di Sulawesi, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

“Penduduk perempuan di Indonesia masih cukup tertinggal dan mengalami kesenjangan khususnya dalam pembangunan dibanding laki-laki. Untuk itu, permasalahan pembangunan perlu dikelola secara profesional yang responsif gender yang menuntut semua aparatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terlebih bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi dan kabupaten untuk terlibat,” ujar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu dalam pembukaan Rakortek di Makassar.

Selama 3 hari kedepan, ratusan peserta Rakortek akan mengikuti sejumlah agenda diantaranya diskusi panel dan diskusi kelompok yang akan membahas tentang pemetaan dan sinkronisasi kegiatan penguatan kelembagaan PUG. 

Rakortek Percepatan Pelaksanaan PUG di Daerah ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diselenggarakan sebelumnya di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung pada 28 Februari- 2 Maret 2018 lalu. 

“Rapat Koordinasi Teknis ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja yang lebih profesional, sinergi dan terpadu antar pelaku pembangunan, khususnya Bidang Kesetaraan Gender. Agar target-target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien menuju masyarakat di desa dan diperkotaan yang lebih sejahtera secara berkeadilan,” terang Priburiarta. 

Pengarusutamaan Gender kiranya harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini menjadi penguat sekaligus pendorong PUG dapat tepat sasaran untuk mengatasi persoalan kesetaraan gender hingga tingkat daerah.Perda ini diharapkan menjadi payung hukum khususnya bagi PUG sehingga dapat diaplikasikan dengan baik di setiap daerah.

"Harapan kami Perda ini sekaligus menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah khususnya desa, sehingga Pengarusutamaan Gender dapat diaplikasikan secara merata hingga level desa. Hal ini juga sesuai dengan agenda Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggir " ujar Idris, Kepala Dinas PPA Daerah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis :

Editor :