Tantangan Soni Sumarsono Berada Pada Independensi

Tantangan Soni Sumarsono Berada Pada Independensi

KabarMakassar.com -- Setelah resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Soni Sumarsono sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) baru akan menghadapi tantangan baru mulai hari Senin, 9 Arpil 2018.

Walau telah diangkat menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah dua periode masa jabatan Gubernur Sulsel, Soni sempat mendapatkan beberapa protes dari beberapa aliansi masyarakat di Kota Makassar yang meragukan kemampuannya sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Sulsel.

"Beberapa aksi penolakan atas ditunjukknya Soni sebagai PLT dapat menimbulkan pertanyaan. Ada apa dengan beliau? Kalau saya pribadi tidak ada masalah dengan Soni, yang dalam berbagai aksi dikaitkan dengan manuvernya di DKI Jakarta. Karena sebenarnya Soni cukup melakukan apa yang menjadi tugas seorang PLT dan menjauhi apa yang dilarang dilakukan oleh PLT. Itu saja," ungkap Arief Wicaksono, pengamat politik dan sosial Kota Makassar saat diwawancarai oleh Redaksi KabarMakassar.com pada Senin, 9 April 2018.

Arief menambahkan kehadiran Soni dapat memberikan figur yang baik bagi Kota Makassar.

"Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada PLT Gubernur Sulsel Soni Sumarsono yang baru saja dilantik. Beliau bagus figurnya, punya pengalaman beberapa kali jadi PLT dan saat ini juga meniabat sebagai Dirjen Otoda di Kemendagri," tambahnya.

Saat ditanya mengenai apa kemungkinan tantangan Soni Sumarsono dalam menjabat sebagai PLT, pengamat politik itu menjawab akan ada tiga tantangan terbesar yang dapat dihadapi oleh Soni.

"Tantangan terbesar Pak Soni ini adalah Profesionalisme, Independensi, dan Integritas," jelas Arief yang juga merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Arief menjelaskan, tantangan profesionalisme soni akan berada pada tataran sejauh mana tugas Soni sebagai PLT yang diemban dapat dilaksanakan sesuai dengan perangkat aturan yang ada serta konsistensi dengan peraturan yang diamanatkan.

"Sedangkan untuk independen, Soni akan dihadapkan pada tantanyan untuk bebas intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya," tambahnya kepada Redaksi KabarMakassar.com saat diwawancarai via WA.

Perlu diketahui, Soni yang juga merupakan Dirjen Otonomi Daerah telah berpengalaman dalam menjabat sebagai Plt seperti Plt gubernur di Sulawesi Utara tahun 2015 dan Plt Gubernur di DKI Jakarta yang menggantikan Basuki Tjahaja Purnama tahun 2016.

Arief menambahkan terkhusus tantangan independen, Soni dihadapkan pada masih adanya penolakan yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

"Selain penolakan, kehadiran Soni di Sulsel ini bisa dikatakan problematik, karena berada dalam perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang Menterinya adalah orang partai, PDIP. Mungkin saja ada relasi kekuasaan dalam hubungan yang problematik itu," tambahnya.

Saat ditanya apa yang dimaksudkan dengan relasi kekuasaan dalam hubungan yang problematik, Arief menjawab dengan tantangan independen Soni adalah bagaimana Soni dapat berdiri tanpa intervensi dari pihak manapun terkhusus ditengah kemeriahan tahun politik.

"Ya, sudah jelas, ketika Mendagri adalah orang partai, maka tentu Dirjennya akan mengikuti perintah menterinya kan? Nah, sekarang mari kita lihat, partainya Mendagri mendukung siapa tuh di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Itu kan sudah jelas merupakan relasi kuasa yang problematik," jelasnya.

Sedangkan untuk integritas, Arief menjelaskan Soni harus memperhatikan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya agar dapat mempertahankan tugasnya dengan baik.

"Sedangkan berintegritas bermakna tidak menukar kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dengan hal-hal yang dianggap dapat merusak tugasnya," tambah Arief.

Penulis :

Editor :