Perusda
Bank SUlsel Bar

Forhati Bulukumba Kecam Eksekusi Mati Tuti Tursilawaty

1 week, 6 days ago Oleh Hendra N. Arthur
Forhati Bulukumba Kecam Eksekusi Mati Tuti Tursilawaty
Aksi Kamisan Makassar Ke-43. [Foto: KabarMakassar.com]

KabarMakassar.com -- Ketua Forum Alumni HMI Wati (Forhati) Bulukumba Andi Syahruni Aryanti miris dengan kasus eksekusi mati buruh migran Tuty Tursilawaty oleh pemerintah Arab Saudi, Selasa 29 Oktober lalu.

Hal ini seperti disampaikan perempuan yang akrab disapa Uni ini saat melakukan orasi di Aksi Kamisan Makassar Ke-43 di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Kamis, 1 November 2018.

Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ini menilai komitmen Pemerintah Indonesia melindungi tenaga kerjanya di luar negeri jelas dipertanyakan. 

"Kemana pemerintah Indonesia. Mengapa buruh migran kita masih dianggap warga kelas dua di negara Arab Saudi. Bumi pertiwi jelas ditampar dengan kejadian ini," keluhnya.

Mantan jurnalis radio yang belakangan ini terjun berpolitik mengaku kecewa dengan kondisi buruh migran Indonesia khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang belum mendapat jaminan negara di saat harkat dan martabat mereka terinjak-injak.

"Jangan biarkan Tuti-tuti yang lain menjadi korban kesalahan negara. Apalagi masih ada belasan kasus TKW kita yang terancam di eksekusi mati di Arab Saudi. Negara harus hadir melindungi mereka," ujarnya.

Selain itu, puluhan relawan Aksi Kamisan dalam kegiatan itu juga meneriakkan tuntutan melalui pernyataan sikapnya :

1. Mengecam eksekuti mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tuty Tursilawaty tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia. 

2. Meminta pemerintah Indonesia mengirim surat protes ke pemerintah Arab Saudi atas eksekusi mati terhadap Tuty tanpa notifikasi ke pemerintah Indonesia. 

3. Menyesalkan sikap pemerintah Indonesia, terkhusus Kementerian Luar Negeri RI, yang terkesan tak memedulikan nasib Tuty. 

Tak terdengar ada upaya diplomasi, bantuan hukum atau pendampingan dari pemerintah Indonesia untuk menangguhkan hingga membatalkan eksekusi mati terhadap Tuty.  

4. Menyesalkan peran negara yang terkesan tidak optimal dalam menjamin hak-hak buruh migran. Termasuk hak untuk hidup. 

Pemerintah Indonesia sejauh ini terkesan hanya sebagai institusi yang mengesahkan perekrutan dan pendistribusian para buruh migran ke luar negeri, tanpa jaminan perlindungan.

5. Mendesak pemerintah Indonesia serius melaksanakan amanat Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

Selama ini negara belum serius dalam upaya mengkampanyekan perlindungan buruh migran di forum-forum multilateral.

Kematian Tuty dan TKI/TKW lain yang dieksekusi mati di luar negeri merupakan bentuk paling nyata ketidakhadiran negara dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari seorang warga negara.